Instruksi Jokowi untuk Sri Mulyani Jelang Tahun Baru
Kamis, 03 November 2016 - 06:26 WIB
Instruksi Jokowi untuk Sri Mulyani Jelang Tahun Baru
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi instruksi khusus kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelum memasuki 2017. Instruksi tersebut menyangkut penyerapan anggaran 2016 dan persiapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
Sri Mulyani mengatakan, Jokowi memintanya untuk menyelesaikan APBN 2016 dengan memperbaiki penerimaan pajak agar sesuai target Rp1.320 triliun. Selain itu, belanja negara dalam dua bulan ke depan juga diminta untuk dilakukan dengan prinsip efisiensi.
"Kalau ada kegiatan yang terkena pengurangan anggaran, agar diprioritaskan masuk 2017. Sehingga, tidak ada program pemerintah yang terhenti atau terpotong tetapi dia terpenuhi di 2017," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Sementara untuk menghadapi 2017, sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, Jokowi meminta agar penyerapan anggaran sudah bisa dilakukan mulai awal tahun. Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan dari sisi dokumennya.
"Kita persiapkan dari sisi dokumen seperti DIPA, Perpres-nya, persiapan procurement sehingga pada Januari terutama mereka yang punya belanja cukup besar bisa memulai tanpa harus menunggu. Biasanya Maret baru bisa belanja. Ini mungkin bisa dimajukan Januari," imbuh dia.
Menurutnya, penyerapan anggaran harus dilakukan mulai Januari karena pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga momentumnya. Terlepas dari hal itu, mantan Menkeu era Presiden SBY ini bersyukur dengan adanya intensifikasi pemungutan pajak dari program pengampunan pajak (tax amnesty).
"Karena, kita bisa menyeimbangkan antara uang yang diambil pemerintah melalui perpajakan, dengan belanja pemerintah sehingga perekonomian tidak terlalu tertekan dengan banyaknya dana yang diambil melalui perpajakan. Itu sangat penting," tandasnya.
Sri Mulyani mengatakan, Jokowi memintanya untuk menyelesaikan APBN 2016 dengan memperbaiki penerimaan pajak agar sesuai target Rp1.320 triliun. Selain itu, belanja negara dalam dua bulan ke depan juga diminta untuk dilakukan dengan prinsip efisiensi.
"Kalau ada kegiatan yang terkena pengurangan anggaran, agar diprioritaskan masuk 2017. Sehingga, tidak ada program pemerintah yang terhenti atau terpotong tetapi dia terpenuhi di 2017," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Sementara untuk menghadapi 2017, sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, Jokowi meminta agar penyerapan anggaran sudah bisa dilakukan mulai awal tahun. Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan dari sisi dokumennya.
"Kita persiapkan dari sisi dokumen seperti DIPA, Perpres-nya, persiapan procurement sehingga pada Januari terutama mereka yang punya belanja cukup besar bisa memulai tanpa harus menunggu. Biasanya Maret baru bisa belanja. Ini mungkin bisa dimajukan Januari," imbuh dia.
Menurutnya, penyerapan anggaran harus dilakukan mulai Januari karena pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga momentumnya. Terlepas dari hal itu, mantan Menkeu era Presiden SBY ini bersyukur dengan adanya intensifikasi pemungutan pajak dari program pengampunan pajak (tax amnesty).
"Karena, kita bisa menyeimbangkan antara uang yang diambil pemerintah melalui perpajakan, dengan belanja pemerintah sehingga perekonomian tidak terlalu tertekan dengan banyaknya dana yang diambil melalui perpajakan. Itu sangat penting," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
