Sri Sultan Ingin Evaluasi Harga Gas Bersubsidi di Yogyakarta
Kamis, 10 November 2016 - 20:09 WIB
Sri Sultan Ingin Evaluasi Harga Gas Bersubsidi di Yogyakarta
A
A
A
YOGYAKARTA - Mahal dan sulitnya memperoleh gas bersubsidi di Yogyakarta, salah satunya disebabkan masalah distribusi. Biaya angkutan dan transportasi terlalu panjang. Alhasil selain tidak efisien, membuat harga gas bersubsidi jadi melambung.
Melihat kondisi ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta adanya evaluasi terkait perhitungan biaya angkutan dan transportasi gas bersubsidi. Ia berharap Pertamina melakukan rayonisasi dalam perhitungan tersebut agar lebih efisien.
Sri Sultan lantas mencontohkan pengisian elpiji 3 kg di Kulon Progo, dihitung dari SPBE di Jalan Wates ke ibukota Kulon Progo atau dari SPBE tersebut ke Purworejo, sehingga biaya transportasinya lebih murah. "Sebaiknya sistem pendistribusian gas subsidi di rayonisasi dan dibesarkan kapasitas SPBE-nya saja. Harga gas subsidi di Yogyakarta tidak bisa disamakan dengan Jateng, karena masyarakat jadi menikmati harga mahal yang semestinya lebih murah,” ujarnya, Kamis (10/11/2016).
Raja Keraton Yogyakarta mengungkapkan, dengan ditambahnya kapasitas SPBE di Wates juga Purworejo dan sekitarnya akan menghemat biaya. Karena tidak perlu mengambil dari SPBE di Semarang. Hal ini sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi kelangkaan, melonjaknya harga, dan mengantisipasi kenakalan oknum agen gas.
Dengan adanya pengisian di SPBE secara rayonisasi, maka kelancaran pasokan dapat terjaga. Dan diharapkan bisa mencegah kelangkaan gas di saat kebutuhan masyarakat tengah meningkat. Hal ini juga bisa menghindari antrean panjang dari masyarakat di pangkalan gas melon.
Terkait kebijakan di beberapa daerah yang mulai menerapkan larangan PNS menggunakan elpiji 3 kilogram, Sri Sultan mengaku belum berpikir untuk membuat larangan serupa di lingkungan Pemda Yogyakarta. Ia lebih mengusulkan adanya rayonisasi dan mendekatkan agen maupun pangkalan dengan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) terdekat, guna menghemat biaya distribusi dan mencegah kelangkaan gas subsidi.
Sultan HB X mengatakan PNS bisa saja dimungkinkan untuk tidak menggunakan gas melon agar subisidi bagi masyarakat kurang mampu tepat sasaran. "Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa dan dimungkinkan apabila pelarangan penggunaan gas subsidi diberlakukan bagi PNS. PNS itu tidak bisa diberikan subsidi untuk bahan bakar," ujar Sultan HB X.
Namun sejumlah kalangan menilai pembatasan maupun pelarangan pemakaian gas melon ini tidak terkait kelangkaan. Sebab, faktanya bukan PNS yang banyak memakainya. Hal ini lebih karena kenakalan oknum. Karena ada disparitas cukup besar antara harga elpiji 3 kg di Yogyakarta dibandingkan di Jawa Tengah. Inilah yang membuat oknum agen memindahkannya ke luar Yogyakarta.
Melihat kondisi ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta adanya evaluasi terkait perhitungan biaya angkutan dan transportasi gas bersubsidi. Ia berharap Pertamina melakukan rayonisasi dalam perhitungan tersebut agar lebih efisien.
Sri Sultan lantas mencontohkan pengisian elpiji 3 kg di Kulon Progo, dihitung dari SPBE di Jalan Wates ke ibukota Kulon Progo atau dari SPBE tersebut ke Purworejo, sehingga biaya transportasinya lebih murah. "Sebaiknya sistem pendistribusian gas subsidi di rayonisasi dan dibesarkan kapasitas SPBE-nya saja. Harga gas subsidi di Yogyakarta tidak bisa disamakan dengan Jateng, karena masyarakat jadi menikmati harga mahal yang semestinya lebih murah,” ujarnya, Kamis (10/11/2016).
Raja Keraton Yogyakarta mengungkapkan, dengan ditambahnya kapasitas SPBE di Wates juga Purworejo dan sekitarnya akan menghemat biaya. Karena tidak perlu mengambil dari SPBE di Semarang. Hal ini sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi kelangkaan, melonjaknya harga, dan mengantisipasi kenakalan oknum agen gas.
Dengan adanya pengisian di SPBE secara rayonisasi, maka kelancaran pasokan dapat terjaga. Dan diharapkan bisa mencegah kelangkaan gas di saat kebutuhan masyarakat tengah meningkat. Hal ini juga bisa menghindari antrean panjang dari masyarakat di pangkalan gas melon.
Terkait kebijakan di beberapa daerah yang mulai menerapkan larangan PNS menggunakan elpiji 3 kilogram, Sri Sultan mengaku belum berpikir untuk membuat larangan serupa di lingkungan Pemda Yogyakarta. Ia lebih mengusulkan adanya rayonisasi dan mendekatkan agen maupun pangkalan dengan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) terdekat, guna menghemat biaya distribusi dan mencegah kelangkaan gas subsidi.
Sultan HB X mengatakan PNS bisa saja dimungkinkan untuk tidak menggunakan gas melon agar subisidi bagi masyarakat kurang mampu tepat sasaran. "Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa dan dimungkinkan apabila pelarangan penggunaan gas subsidi diberlakukan bagi PNS. PNS itu tidak bisa diberikan subsidi untuk bahan bakar," ujar Sultan HB X.
Namun sejumlah kalangan menilai pembatasan maupun pelarangan pemakaian gas melon ini tidak terkait kelangkaan. Sebab, faktanya bukan PNS yang banyak memakainya. Hal ini lebih karena kenakalan oknum. Karena ada disparitas cukup besar antara harga elpiji 3 kg di Yogyakarta dibandingkan di Jawa Tengah. Inilah yang membuat oknum agen memindahkannya ke luar Yogyakarta.
(ven)
Lihat Juga :
