Pemerintah Akhirnya Merevisi Target Listrik 35.000 MW
Pemerintah Akhirnya Merevisi Target Listrik 35.000 MW
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akhirnya menyerah dengan proyek listrik 35.000 megawatt (MW). Setelah gembar-gembor akan merealisasikan proyek ini dalam lima tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), pemerintah memutuskan merevisi tersebut.
Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, pada 2019 pemerintah hanya mampu merealisasikan sebagian dari proyek tersebut. Setidaknya, hanya sekitar 19.000 MW yang dapat direalisasikan di akhir masa pemerintahan Jokowi-JK.
"Di rapat terbatas waktu itu dibahas tentang evaluasi dari proyek 35.000 MW. Jadi, maksudnya dari kondisi yang ada pada 2019 itu baru kelar 19.000-an MW," katanya saat dikonfirmasi SINDOnews di Jakarta, Rabu (16/11/2016).
Menurutnya, dalam rapat terbatas tersebut Presiden Jokowi meminta PT PLN dan Kementerian ESDM mengevaluasi hambatan yang terjadi di lapangan. Sehingga, muncul perkiraan sampai 2019 akan selesai sektiar 19.000 MW.
Presiden Jokowi mau tidak mau harus menelan kenyataan pahit tersebut. Mengingat, situasi di lapangan sudah tidak memungkinkan lagi untuk merealisasikan proyek tersebut dalam lima tahun masa pemerintahan.
"Bukan soal mau enggak mau. Maunya sih 35.000 MW, tapi dilihat dari situasi di lapangan dari sisi pembangunannya, kendala di lapangan, di dalam ratas hasil evaluasinya kemungkinan 2019 baru selesai 19.000 MW. Itu sudah dievaluasi pas di ratas itu," terang Johan.
Lantas bagaimana dengan sisa 16.000 MW yang belum tergarap? Johan Budi berharap hal tersebut akan terus dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya. "Ya itu kan jalan terus. Nanti tergantung pemerintahan 2019 siapa. 2019 kan kita belum tahu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Energi Nasional memproyeksikan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW tidak selesai tepat waktu pada 2019. Keterlambatan realisasi pembangunan disebabkan banyaknya hambatan, terutama terkait pembebasan lahan.
"Kami memastikan 99,9%, program 35.000 MW tidak akan tercapai pada 2019. Persoalannya karena masalah pembebasan lahan, bahkan sampai sekarang kurang lebih ada 30 rencana pembangunan pembangkit yang belum ditetapkan lokasinya," ujar Anggota DEN Rinaldy Dalimi susai Sidang DEN ke 19 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, baru-baru ini.
Menurut dia, target realistis proyek listrik pada 2019 mendatang hanya tercapai 19.700 MW dengan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi sampai 6%. Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut, capaian kapasitas sebesar 19.700 MW dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.
Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, pada 2019 pemerintah hanya mampu merealisasikan sebagian dari proyek tersebut. Setidaknya, hanya sekitar 19.000 MW yang dapat direalisasikan di akhir masa pemerintahan Jokowi-JK.
"Di rapat terbatas waktu itu dibahas tentang evaluasi dari proyek 35.000 MW. Jadi, maksudnya dari kondisi yang ada pada 2019 itu baru kelar 19.000-an MW," katanya saat dikonfirmasi SINDOnews di Jakarta, Rabu (16/11/2016).
Menurutnya, dalam rapat terbatas tersebut Presiden Jokowi meminta PT PLN dan Kementerian ESDM mengevaluasi hambatan yang terjadi di lapangan. Sehingga, muncul perkiraan sampai 2019 akan selesai sektiar 19.000 MW.
Presiden Jokowi mau tidak mau harus menelan kenyataan pahit tersebut. Mengingat, situasi di lapangan sudah tidak memungkinkan lagi untuk merealisasikan proyek tersebut dalam lima tahun masa pemerintahan.
"Bukan soal mau enggak mau. Maunya sih 35.000 MW, tapi dilihat dari situasi di lapangan dari sisi pembangunannya, kendala di lapangan, di dalam ratas hasil evaluasinya kemungkinan 2019 baru selesai 19.000 MW. Itu sudah dievaluasi pas di ratas itu," terang Johan.
Lantas bagaimana dengan sisa 16.000 MW yang belum tergarap? Johan Budi berharap hal tersebut akan terus dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya. "Ya itu kan jalan terus. Nanti tergantung pemerintahan 2019 siapa. 2019 kan kita belum tahu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Energi Nasional memproyeksikan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW tidak selesai tepat waktu pada 2019. Keterlambatan realisasi pembangunan disebabkan banyaknya hambatan, terutama terkait pembebasan lahan.
"Kami memastikan 99,9%, program 35.000 MW tidak akan tercapai pada 2019. Persoalannya karena masalah pembebasan lahan, bahkan sampai sekarang kurang lebih ada 30 rencana pembangunan pembangkit yang belum ditetapkan lokasinya," ujar Anggota DEN Rinaldy Dalimi susai Sidang DEN ke 19 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, baru-baru ini.
Menurut dia, target realistis proyek listrik pada 2019 mendatang hanya tercapai 19.700 MW dengan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi sampai 6%. Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut, capaian kapasitas sebesar 19.700 MW dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.
(izz)
Explore More