Kinerja Buruk Ekonomi RI Tak Lepas dari Perencanaan APBN
Kamis, 15 Desember 2016 - 02:12 WIB
Kinerja Buruk Ekonomi RI Tak Lepas dari Perencanaan APBN
A
A
A
JAKARTA - Buruknya kinerja ekonomi Indonesia dalam dua tahun terakhir menurut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR tidak bisa dilepaskan dari lemahnya perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) khususnya sektor perpajakan. APBN yang tidak kredibel memaksa pemerintah melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp133,8 Triliun, agar defisit anggaran tidak melebihi ketentuan Undang-undang (UU) sebesar 3%.
(Baca Juga: Kualitas Pertumbuhan Ekonomi RI Dapat Nilai Rendah)
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, kebijakan ini merupakan pemangkasan kedua, setelah pemotongan pertama yang disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp50,01 triliun. "Kebijakan ini, berdampak terhadap pemotongan anggaran belanja pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp65 Triliun dan penundaan anggaran belanja daerah (transfer ke daerah dan dana desa) sebesar Rp68,8 Triliun," katanya di Jakarta.
Dampak dari pemotongan ini kata dia, bisa dipastikan akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Atas semua hasil kajian Tim Ekonomi Fraksi PKS di atas, dia meminta Pemerintah untuk serius memperbaiki kinerja perekonomian pada tahun 2017 sehingga makin tumbuh secara berkualitas.
Dia menambahkan pemerintah harus bisa merancang kebijakan ekonomi yang baik dan mengimplementasikannya secara secara efektif guna mendorong mesin perekonomian. "Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi harus mendapat perhatian yang lebih serius, seperti manufaktur, pertanian dan perkebunan, agar dampak pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat luas," sarannya.
Lebih lanjut dia menerangkan kerja keras dan kerja cerdas harus dilakukan pemerintah karena tantangan ekonomi ke depan sangatlah berat, apalagi konstelasi ekonomi dan politik global telah berubah sangat drastis. Praktis pemerintah Jokowi-JK hanya memiliki waktu satu tahun kedepan (2017) guna memperbaiki kinerja perekonomian nasional.
Pasalnya pada tahun 2018-2019 dinilai sudah akan memasuki tahun rawan, dimana suhu politik mulai memanas menjelang pemilu 2019, sudah bisa dipastikan pemerintahan tidak akan bisa bekerja maksimal. "Tahun 2017 juga diperkirakan tidak akan mudah, mengingat pelaksanaan pemilukada serentak juga akan dimulai pada tahun 2017," paparnya.
(Baca Juga: Kualitas Pertumbuhan Ekonomi RI Dapat Nilai Rendah)
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, kebijakan ini merupakan pemangkasan kedua, setelah pemotongan pertama yang disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp50,01 triliun. "Kebijakan ini, berdampak terhadap pemotongan anggaran belanja pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp65 Triliun dan penundaan anggaran belanja daerah (transfer ke daerah dan dana desa) sebesar Rp68,8 Triliun," katanya di Jakarta.
Dampak dari pemotongan ini kata dia, bisa dipastikan akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Atas semua hasil kajian Tim Ekonomi Fraksi PKS di atas, dia meminta Pemerintah untuk serius memperbaiki kinerja perekonomian pada tahun 2017 sehingga makin tumbuh secara berkualitas.
Dia menambahkan pemerintah harus bisa merancang kebijakan ekonomi yang baik dan mengimplementasikannya secara secara efektif guna mendorong mesin perekonomian. "Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi harus mendapat perhatian yang lebih serius, seperti manufaktur, pertanian dan perkebunan, agar dampak pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat luas," sarannya.
Lebih lanjut dia menerangkan kerja keras dan kerja cerdas harus dilakukan pemerintah karena tantangan ekonomi ke depan sangatlah berat, apalagi konstelasi ekonomi dan politik global telah berubah sangat drastis. Praktis pemerintah Jokowi-JK hanya memiliki waktu satu tahun kedepan (2017) guna memperbaiki kinerja perekonomian nasional.
Pasalnya pada tahun 2018-2019 dinilai sudah akan memasuki tahun rawan, dimana suhu politik mulai memanas menjelang pemilu 2019, sudah bisa dipastikan pemerintahan tidak akan bisa bekerja maksimal. "Tahun 2017 juga diperkirakan tidak akan mudah, mengingat pelaksanaan pemilukada serentak juga akan dimulai pada tahun 2017," paparnya.
(akr)
