Pemerintah Tawarkan Pengelolaan Bandara dan Pelabuhan ke Swasta

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka kesempatan kepada pihak swasta maupun investor asing untuk mengelola bandar udara (bandara) maupun pelabuhan di Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta dan asing dalam mengelola 10 hingga 20 bandara. Bandara yang akan menggandeng swasta antara lain Bandara Kualanamu di Medan dan Bandara Sepinggan di Balikpapan.

"Jadi nanti akan ada dua skema, salah satunya skema privatisasi," kata Budi dalam paparan outlook Kemenhub di Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Sedangkan untuk pelabuhun, kata Budi, sebanyak 20 pelabuhan sudah dilirik BUMN yaitu PT Pelindo I-IV. Untuk dua pelabuhan besar lain, rencanannya disiapkan untuk menggandeng pihak swasta maupun asing.

"Lelang di pelabuhan dan bandara besar domainnya Kementerian BUMN, pelabuhan ada juga yang parsial seperti Kuala Tanjung yang akan dibagi beberapa segmen, bisa dilelang," tambahnya.

Menurut dia, pemerintah juga memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam tol laut. Pasalnya Kemenhub pada tahun depan mengalokasikan anggaran kurang dari Rp1 triliun untuk infrastrukturnya. Budi optimistis angkutan laut akan menjadi angkutan masa depan dan potensi yang besar bagi swasta maupun asing.

"Tahun ini ada beberapa terobosan di tol laut, swasta diberi kesempatan, potensi bisnis yang besar di wilayah timur misalnya Natuna, Manokwari, dan Merauke," papar Budi.

Meski pemerintah membuka kesempatan kepada pihak swasta dan asing untuk masuk ke pelabuhan dan bandara, namun Budi memastikan hal tersebut akan tetap dikendalikan oleh pemerintah. Skema kerja sama pemerintah dengan swasta ini, porsi mayoritas dipegang BUMN.

"Kita membuka seluas-luasnya kepada swasta tapi kendali tetap kita pegang, apalagi terkait aset. Oleh kerenanya BUMN tetap mayoritas," tegasnya.