RI Akan Banyak Hadapi Gejolak Ekonomi Global di Tahun Depan

JAKARTA - Institute Development of Economic and Finance (Indef) mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian global di tahun depan masih dibayangi oleh kelesuan. Pemerintah pun diminta untuk mengantisipasinya, agar tidak terlalu berdampak terhadap kondisi ekonomi di Tanah Air.

Peneliti Indef ‎Abra P. G Talattov mengungkapkan, kondisi global yang harus diantisipasi pemerintah adalah kecenderungan meningkatnya harga komoditas di spot internasional. Indeks harga komoditas yang mulai terkerek pasca keterpurukan yang dalam beberapa waktu lalu, akan mengerek penerimaan negara-negara yang kaya akan komoditas seperti Indonesia.

"Ini jadi ekspor dan penerimaan negara‎ akan meningkat karena kenaikan harga komoditas. Misal harga minyak dunia, karet, batubara, dan nikel yang akan naik. Nah itu jadi pemicu peningkatan ekonomi kita kedepan," katanya dalam sebuah diskusi bertajuk 'Catatan Akhir Tahun' di Kedai Tjikini, Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Namun di sisi lain, sambung dia, kenaikan harga minyak dunia dan sejumlah harga komoditas lainnya juga akan berdampak pada kondisi fiskal di masa yang akan datang. Terutama, terkait dengan potensi adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena harga minyak dunia yang mu‎lai naik.

Sebab, jika harga BBM naik cukup signifikan akibat hal tersebut, maka akan memengaruhi daya beli masyarakat. Tak hanya itu, harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga akan ikut terkerek seiring dengan kenaikan tersebut.

"‎Itu akan jadi beban fiskal kita terutama untuk peningkatan harga BBM. Apakah kalau kedepan ada peningkatan harga BBM, apa akan ada kenaikan subsidi atau justru subsidinya diturunkan," imbuh dia.

Abra juga menyoroti kenaikan tingkat suku bunga acuan Amerika Serikat (Fed Fund Rate), yang dinilainya juga sebagai salah satu risiko global yang harus‎ diantisipasi pemerintah. Apalagi, Bank Sentral AS juga berencana kembali menaikkan tingkat suku bunga acuannya di tahun depan.

Pada kenaikan The Fed kemarin, lanjut dia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terpuruk cukup dalam. Jika tidak diantisipasi kedepannya, maka asumsi nilai tukar rupiah ‎akan meleset dan akan menjadi beban fiskal di masa yang akan datang.

"Ini selalu jadi hantu perekonomian kita. Sejak 2008, Fed kecenderungannya memang turun karena krisis ekonomi di AS, dan mulai 2015 sampai sekarang pemerintah AS optimis ada peningkatan ekonomi, akhirnya mereka sudah dua kali tahun ini naikkan tingkat suku bunga," tuturnya.

Selanjutnya, tambah Abra, kebijakan fiskal AS pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS juga perlu diantisipasi pemerintah. Pasalnya, Trump memiliki ambisi untuk mendongkrak ekonomi AS, dan salah satunya dengan penambahan utang.

"‎Dan itu pada akhirnya akan menarik dana negara berkembang keluar ke AS. Pada akhirnya yeild obligasi pemerintah Indonesia akan meningkat dan akan jadi beban tambahan untuk fiskal Indonesia," ungkap Abra.

Terakhir, katanya, stabilitas ekonomi di Uni Eropa juga menjadi hal yang harus diantisipasi. Misalnya, pasca hengkangnya Inggris dari Uni Eropa, referendum Italia, hingga Pemilihan Umum yang akan berlangsung di Jerman dan Prancis.

"‎Ada kelompok nasionalisme baru yang menghendaki masing-masing negara (Jerman dan Prancis) keluar dari UE, akhirnya memengaruhi ekonomi global tramsuk investasi dan perdagangan Indonesia," tandasnya.