Industri Galangan Kapal Minta Kejelasan Soal Bea Masuk
Industri Galangan Kapal Minta Kejelasan Soal Bea Masuk
A
A
A
JAKARTA - Industri galangan kapal berharap mendapat dukungan penuh, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi. Ketua Umum Pelopor Maritim Indonesia Novirwan S Said mengatakan, masih banyak kendala dalam pembangunan industri perkapalan di Indonesia sehingga diperlukan kebijakan pemerintah yang kondusif.
"Permasalahan yang ga berubah, PPN dan bea masuk sampai sekarang masih tidak jelas. Masalah bea masuk ada ketidaksinkronan antara Kementerian Koordinator Ekonomi dan Kementerian Keuangan," ujarnya di Jakarta, Senin (2/1/2017).
Lebih lanjut dia menambahkan, pengusaha juga meminta kesetaraan antar pelaku galangan kapal, misalnya penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri galangan kapal. "Selama ini PPN hanya gratis bagi industri galangan kapal di Batam yang merupakan Free Trade Zone. Kami minta ada kesetaraan perlakuan," tuturnya.
Menurut dia, masih kurangnya jumlah industri peralatan dan komponen untuk menunjang galangan kapal menjadi penghambat. "Dengan digelontorkannya proyek pembangunan kapal dalam negeri oleh pemerintah, maka harus dibangun pula industri komponen. Karena kapal yang dibangun di sini 70% masih impor, akhirnya uang yang digelontorkan pemerintah, sangat kecil bisa dinikmati rakyat," ungkapnya.
Sebelumnya, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, selama ini pemerintah sudah memberikan berbagai fasilitas, terutama pembebasan bea masuk melalui skema Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
"Tapi menurut mereka kurang kondusif karena banyak komponen kapal yang tidak terduga harus diimpor. Sementara galangan kapal seperti Batam, otomatis semuanya dibebaskan sehingga lebih leluasa untuk dibangun di Batam ketimbang di luar Batam," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut melalui BMDTP. "Namun mereka merasa kurang fleksibel dan kurang cepat untuk impor komponen yang tidak terduga. Kemampuan di dalam negeri masih terbatas, mungkin ada tapi kapasitasnya tidak banyak. Kecuali baja, sudah bisa dipenuhi di dalam negeri,” ungkapnya.
"Permasalahan yang ga berubah, PPN dan bea masuk sampai sekarang masih tidak jelas. Masalah bea masuk ada ketidaksinkronan antara Kementerian Koordinator Ekonomi dan Kementerian Keuangan," ujarnya di Jakarta, Senin (2/1/2017).
Lebih lanjut dia menambahkan, pengusaha juga meminta kesetaraan antar pelaku galangan kapal, misalnya penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri galangan kapal. "Selama ini PPN hanya gratis bagi industri galangan kapal di Batam yang merupakan Free Trade Zone. Kami minta ada kesetaraan perlakuan," tuturnya.
Menurut dia, masih kurangnya jumlah industri peralatan dan komponen untuk menunjang galangan kapal menjadi penghambat. "Dengan digelontorkannya proyek pembangunan kapal dalam negeri oleh pemerintah, maka harus dibangun pula industri komponen. Karena kapal yang dibangun di sini 70% masih impor, akhirnya uang yang digelontorkan pemerintah, sangat kecil bisa dinikmati rakyat," ungkapnya.
Sebelumnya, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, selama ini pemerintah sudah memberikan berbagai fasilitas, terutama pembebasan bea masuk melalui skema Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
"Tapi menurut mereka kurang kondusif karena banyak komponen kapal yang tidak terduga harus diimpor. Sementara galangan kapal seperti Batam, otomatis semuanya dibebaskan sehingga lebih leluasa untuk dibangun di Batam ketimbang di luar Batam," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut melalui BMDTP. "Namun mereka merasa kurang fleksibel dan kurang cepat untuk impor komponen yang tidak terduga. Kemampuan di dalam negeri masih terbatas, mungkin ada tapi kapasitasnya tidak banyak. Kecuali baja, sudah bisa dipenuhi di dalam negeri,” ungkapnya.
(akr)
Explore More