Redenominasi, JK Ingin Turis Tak Terkejut Rupiah Banyak Nolnya
Selasa, 03 Januari 2017 - 15:46 WIB
Redenominasi, JK Ingin Turis Tak Terkejut Rupiah Banyak Nolnya
A
A
A
JAKARTA - Melalui redenominasi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginginkan supaya turis tidak terkejut ketika datang ke Indonesia. JK memandang para warga asing kaget ketika melihat rupiah banyak nolnya.
JK menjelaskan, turis mancanegara sudah terbiasa dengan mata uang yang nolnya sedikit. Salah satunya dolar Amerika Serikat atau USD.
"Dengan redenominasi, kita tidak ingin orang luar melihat rupiah terkejut bayar Rp100 ribu. Di luar bayar USD10. Tapi kita tidak ingin seperti India, mata uangnya berhenti beredar, ribut seluruh bangsa,"
ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (3/1/2017).
Dia menyampaikan, Indonesia belum pernah melakukan redenominasi tapi pernah melakukan pemotongan nilai mata uang atau sanering. Kebijakan tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara untuk mengganti uang zaman kolonial ke ORI (Oeang Republik Indonesia) sekaligus mengurangi jumlah uang yang beredar demi menekan inflasi. Kebijakan di era 1950-an itu dikenal dengan istilah Gunting Syafrudin.
"Sebenarnya bukan hal baru, tahun 1950, 1960 kita juga bikin seperti itu dengan Perppu. Sekarang lebih sopan dengan UU supaya orang enggak panik seperti di India," kata JK.
Sebagai informasi, Perdana Menteri India, Narendra Modi pada November lalu melakukan demonetisasi mata uang alias menarik uang pecahan 500 dan 1.000 rupee dalam semalam dan menggantinya dengan pecahan uang baru. Kebijakan demonetisasi tersebut membuat kepanikan di India.
Sedikit bercanda, JK menyampaikan, dengan adanya redenominasi membuat beberapa hal terlihat lebih sederhana. Seperti misalnya dalam hal pembayaran gaji. "Supaya lebih simple. Anda terima gaji enggak jutaan," pungkasnya.
JK menjelaskan, turis mancanegara sudah terbiasa dengan mata uang yang nolnya sedikit. Salah satunya dolar Amerika Serikat atau USD.
"Dengan redenominasi, kita tidak ingin orang luar melihat rupiah terkejut bayar Rp100 ribu. Di luar bayar USD10. Tapi kita tidak ingin seperti India, mata uangnya berhenti beredar, ribut seluruh bangsa,"
ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (3/1/2017).
Dia menyampaikan, Indonesia belum pernah melakukan redenominasi tapi pernah melakukan pemotongan nilai mata uang atau sanering. Kebijakan tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara untuk mengganti uang zaman kolonial ke ORI (Oeang Republik Indonesia) sekaligus mengurangi jumlah uang yang beredar demi menekan inflasi. Kebijakan di era 1950-an itu dikenal dengan istilah Gunting Syafrudin.
"Sebenarnya bukan hal baru, tahun 1950, 1960 kita juga bikin seperti itu dengan Perppu. Sekarang lebih sopan dengan UU supaya orang enggak panik seperti di India," kata JK.
Sebagai informasi, Perdana Menteri India, Narendra Modi pada November lalu melakukan demonetisasi mata uang alias menarik uang pecahan 500 dan 1.000 rupee dalam semalam dan menggantinya dengan pecahan uang baru. Kebijakan demonetisasi tersebut membuat kepanikan di India.
Sedikit bercanda, JK menyampaikan, dengan adanya redenominasi membuat beberapa hal terlihat lebih sederhana. Seperti misalnya dalam hal pembayaran gaji. "Supaya lebih simple. Anda terima gaji enggak jutaan," pungkasnya.
(ven)
