Komitmen Pasokan LNG ke PLTGU Jawa 1 Dinilai Rendah

JAKARTA - Rendahnya komitmen pasokan LNG (Liquified Natural Gas) dinilai menjadi salah satu penyebab molornya mega proyek listrik 35.000 megawatt (MW), dimana proyek PLTGU Jawa 1 terbilang merupakan bagian cukup penting dari proyek tersebut. Namun pengamat energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, tingkat kepercayaan perbankan untuk memberi pendanaan proyek tersebut menjadi sangat rendah.

Menurutnya tingkat ketidakpastian PLTGU Jawa 1 cukup tinggi, lantaran tanpa LNG diyakini bahwa proyek tersebut tidak akan bisa berjalan. Bahkan dikhawatirkan jika tetap dibangun, bakal tidak berjalan secara maksimal. “Bank jelas tidak mau karena uncertainly-nya sangat tinggi,” ucap Fahmy di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Lebih lanjut dia menerangkan tidak adanya komitmen pasokan LNG membuktikan justru menghambat proyek listrik. Orientasi bisnis yang dilakukan PLN, menurut dia menjadi penyebab tertundanya proyek 35 ribu MW. Dia menambahkan perusahaan listrik pelat merah itu ingin semua sisi dirambah dan dijadikan ajang bisnis.

"Karena Dirutnya seorang bankir, maka yang dipikirkan sejak awal hanya sisi bisnis. Sayangnya, hal itu tidak diimbangi dengan kompetensi. Seperti nafsu besar tenaga kurang. Akibatnya seperti sekarang, banyak proyek malah terbengkalai. Dan harus diingat, bukan sekali ini saja PLN memundurkan jadwal kontrak," jelasnya,

Kondisi ini dinilai membuat nasib proyek yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menjadi semakin tak menentu. Hampir dipastikan proyek listrik 35 Ribu MW tidak akan bisa memenuhi target selesau pada 2019. “Itu sebabnya, PLN harus fokus pada pencapaian target 35 ribu MW. Tidak perlu memikirkan sisi bisnis terlebih,” sambungnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini belum ada kesepakatan kontrak perjanjian jual beli listrik PLTGU Jawa 1. Padahal, seharusnya kontrak sudah harus disepakati pertengahan Desember 2016 atau 45 hari setelah pengumuman pemenang tender.

Sebelumnya pada proses tender, sempat ada perubahansyarat tender. Jika semula pasokan gas dibebankan kepada pengembang, kemudian justru diambil alih. Terkait mundurnya kontrak PLTGU Jawa 1, Sekjen Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Heru Dewanto menilai, karena perencanaan yang dilakukan PLN memang sangat lemah.

Padahal menurutnya dengan mengubah skim syarat tender, harusnya sejak awal sudah mempersiapkan diri untuk menyuplai gas. “Kalaupun mereka akan mengambil alih pasokan gas, harus sejak awal mereka mempersiapkan diri. Akibatnya seperti sekarang, kontrak mengalami penundaan,” terang Heru.