Indeks Kemiskinan di Yogyakarta Menurun
Indeks Kemiskinan di Yogyakarta Menurun
A
A
A
BANTUL - Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2016 mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 2,32 pada bulan September 2015 menjadi 1,75 pada September 2016. Demikian juga indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,63 menjadi 0,36 pada periode yang sama.
Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statitistik (BPS) Yogyakarta, Soman Wisnu Dharma mengungkapkan, permasalahan kemiskinan bukan hanya terletak pada berapa jumlah dan prosentase penduduk miskin. Tetapi ada dimensi lain yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kedalaman (poverty gap index) dan tingkat keparahan (poverty severity index). Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan terkait kemiskinan juga harus bisa mengurangi keduanya.
"Kebijakan pengurangan angka kemiskinan harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan itu sendiri," tandasnya, Selasa (10/1/2017).
Baca: Sri Mulyani: Kemiskinan di Indonesia Menurun 10 Tahun Terakhir
Menurut Soman, dengan penurunan kedua indeks tersebut, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil. September 2016 yang lalu, garis kemiskinan di Yogyakarta berada di angka Rp360.169 per kapita per bulan.
Selain itu, pihaknya mencatat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada September 2016 di daerah pedesaan, lebih tinggi dibanding dengan perkotaan. Pada September 2016, indeks kedalaman kemiskinan untuk pedesaan mencapai 2,83, sementara di daerah perkotaan mencapai 1,26. Sementara indeks keparahan kemiskinan di daerah pedesaan sebesar 0,67 dan di perkotaan sekitar 0,22.
Hal ini berarti rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di pedesaan, lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Kesenjangan pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin di daerah pedesaan juga lebih lebar dibandingkan dengan di daerah perkotaan. "Karakteristik hidup di pedesaan dan perkotaan Yogyakarta memang sangat berbeda," tambahnya.
Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statitistik (BPS) Yogyakarta, Soman Wisnu Dharma mengungkapkan, permasalahan kemiskinan bukan hanya terletak pada berapa jumlah dan prosentase penduduk miskin. Tetapi ada dimensi lain yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kedalaman (poverty gap index) dan tingkat keparahan (poverty severity index). Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan terkait kemiskinan juga harus bisa mengurangi keduanya.
"Kebijakan pengurangan angka kemiskinan harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan itu sendiri," tandasnya, Selasa (10/1/2017).
Baca: Sri Mulyani: Kemiskinan di Indonesia Menurun 10 Tahun Terakhir
Menurut Soman, dengan penurunan kedua indeks tersebut, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil. September 2016 yang lalu, garis kemiskinan di Yogyakarta berada di angka Rp360.169 per kapita per bulan.
Selain itu, pihaknya mencatat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada September 2016 di daerah pedesaan, lebih tinggi dibanding dengan perkotaan. Pada September 2016, indeks kedalaman kemiskinan untuk pedesaan mencapai 2,83, sementara di daerah perkotaan mencapai 1,26. Sementara indeks keparahan kemiskinan di daerah pedesaan sebesar 0,67 dan di perkotaan sekitar 0,22.
Hal ini berarti rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di pedesaan, lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Kesenjangan pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin di daerah pedesaan juga lebih lebar dibandingkan dengan di daerah perkotaan. "Karakteristik hidup di pedesaan dan perkotaan Yogyakarta memang sangat berbeda," tambahnya.
(ven)
Explore More