Serahkan DIPA 2017, Pramono Minta Para Pejabat Proaktif Selesaikan Masalah
Jum'at, 13 Januari 2017 - 23:00 WIB
Serahkan DIPA 2017, Pramono Minta Para Pejabat Proaktif Selesaikan Masalah
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2017.
Pramono menyatakan bahwa pembagian DIPA 2017 merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh para pejabat. Sehingga harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.
Seskab lantas menginginkan selama satu tahun ke depan, manajemen kabinet ini lebih berorientasi kepada penyelesaian masalah. “Karena ternyata, ketika mengevaluasi satu tahun ke belakang, seringkali Kementerian/Lembaga bukan menyelesaikan persoalan, tapi malah menambah persoalan. Banyak yang seharusnya lebih mudah untuk diselesaikan, tetapi menjadi terlalu rumit, karena menteri atau eselon I-nya tidak memahami substansi secara lebih detil,” ujarnya, di Kantor Sekretaris Kabinet.
Untuk itu, ia berharap para pejabat di Setkab sebagai perwakilan dari kantor Presiden, agar lebih proaktif untuk menyelesaikan masalah. “Kalau mau lihat persoalan sebenarnya seperti apa, tolong dibaca risalah rapat. Itulah yang menjadi pegangan kita semua, apa saja yang menjadi arahan Presiden. Jangan apa yang sudah menjadi arahan dan putusan Presiden itu berbeda dengan apa yang kita lakukan,” tegasnya, dalam keterangan, Jumat (13/1/2017).
Pramono meminta agar ke depan, para pejabat memulai tradisi baru untuk membuka ratas per-provinsi. Ia menilai, selama ini penyelesaian persoalan selalu dalam kacamata pusat. Padahal seringkali persoalan di daerah ternyata berbeda.
“Kita akan mulai jabarkan per-provinsi, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan di provinsi masing-masing. Saya yakin ini akan bisa lebih memotret persoalan di daerah, sekaligus sejalan dengan pemikiran Presiden, yaitu membangun dari pinggiran,” tuturnya.
Ia menunjuk contoh Pelabuhan Sigintung di Kalimantan Tengah. Pelabuhan tersebut sudah jadi, tetapi jalannya tidak dibuat. Sehingga pabrik ataupun industri tidak bisa memanfaatkan pelabuhan tersebut. Padahal pelabuhan itu adalah pelabuhan satu-satunya di Kalimantan Tengah yang langsung berhubungan dengan laut.
“Saya cek, apa persoalannya, berapa yang dibutuhkan. Ternyata yang dibangun adalah sarana lain yang nilainya lebih besar daripada akses jalan dengan alasan menghabiskan anggaran. Yang seperti itu harus diubah,” pesan Pramono.
Dalam kesempatan itu, Seskab juga mengingatkan, bahwa sebagai bagian dari kantor kepresidenan, diperlukan kecepatan, ketepatan, dan inisiatif untuk menyelesaikan persoalan.
Pramono menyatakan bahwa pembagian DIPA 2017 merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh para pejabat. Sehingga harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.
Seskab lantas menginginkan selama satu tahun ke depan, manajemen kabinet ini lebih berorientasi kepada penyelesaian masalah. “Karena ternyata, ketika mengevaluasi satu tahun ke belakang, seringkali Kementerian/Lembaga bukan menyelesaikan persoalan, tapi malah menambah persoalan. Banyak yang seharusnya lebih mudah untuk diselesaikan, tetapi menjadi terlalu rumit, karena menteri atau eselon I-nya tidak memahami substansi secara lebih detil,” ujarnya, di Kantor Sekretaris Kabinet.
Untuk itu, ia berharap para pejabat di Setkab sebagai perwakilan dari kantor Presiden, agar lebih proaktif untuk menyelesaikan masalah. “Kalau mau lihat persoalan sebenarnya seperti apa, tolong dibaca risalah rapat. Itulah yang menjadi pegangan kita semua, apa saja yang menjadi arahan Presiden. Jangan apa yang sudah menjadi arahan dan putusan Presiden itu berbeda dengan apa yang kita lakukan,” tegasnya, dalam keterangan, Jumat (13/1/2017).
Pramono meminta agar ke depan, para pejabat memulai tradisi baru untuk membuka ratas per-provinsi. Ia menilai, selama ini penyelesaian persoalan selalu dalam kacamata pusat. Padahal seringkali persoalan di daerah ternyata berbeda.
“Kita akan mulai jabarkan per-provinsi, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan di provinsi masing-masing. Saya yakin ini akan bisa lebih memotret persoalan di daerah, sekaligus sejalan dengan pemikiran Presiden, yaitu membangun dari pinggiran,” tuturnya.
Ia menunjuk contoh Pelabuhan Sigintung di Kalimantan Tengah. Pelabuhan tersebut sudah jadi, tetapi jalannya tidak dibuat. Sehingga pabrik ataupun industri tidak bisa memanfaatkan pelabuhan tersebut. Padahal pelabuhan itu adalah pelabuhan satu-satunya di Kalimantan Tengah yang langsung berhubungan dengan laut.
“Saya cek, apa persoalannya, berapa yang dibutuhkan. Ternyata yang dibangun adalah sarana lain yang nilainya lebih besar daripada akses jalan dengan alasan menghabiskan anggaran. Yang seperti itu harus diubah,” pesan Pramono.
Dalam kesempatan itu, Seskab juga mengingatkan, bahwa sebagai bagian dari kantor kepresidenan, diperlukan kecepatan, ketepatan, dan inisiatif untuk menyelesaikan persoalan.
(ven)
Lihat Juga :
