JK: APBN 2017 Lebih Realistis
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menetapkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) di 2017 sebesar Rp2.080 triliun. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang realistis.
Menurut pernyataannya, besaran APBN untuk 2017 yang ditetapkan oleh pemerintah dengan belajar dalam dua tahun terakhir.
"Belajar dua tahun terakhir, tahun ini fiskal APBN kita akan lebih realistis, tidak akan sekadar memberikan harapan yang sulit dicapai. Tidak lagi memberikan anggaran berlebih dari kemampuan," jelasnya di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (13/1/2017).
JK pun menegaskan, pemerintah tidak ingin memaksakan APBN di 2017, lantaran pemerintah tidak ingin nantinya utang yang dilakukan untuk melaksanakan APBN menjadi beban bagi generasi berikutnya. "Kami tidak ingin membebani generasi kemudian dengan utang yang besar," ujar JK.
Dengan anggaran yang ketat, JK mengatakan pemerintah akan mengalokasikannya lebih kepada sektor-sektor yang dinilai memiliki peran cukup penting.
"Kami akan berikan plot besar belanja modal pembangunan tetap pada usaha pertanian. Pemerintah masih ingin hemat di sektor lain. Tidak mungkin digelontorkan ke seluruh bidang. Itulah kebijakan keuangan," tambahnya.
Menurut pernyataannya, besaran APBN untuk 2017 yang ditetapkan oleh pemerintah dengan belajar dalam dua tahun terakhir.
"Belajar dua tahun terakhir, tahun ini fiskal APBN kita akan lebih realistis, tidak akan sekadar memberikan harapan yang sulit dicapai. Tidak lagi memberikan anggaran berlebih dari kemampuan," jelasnya di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (13/1/2017).
JK pun menegaskan, pemerintah tidak ingin memaksakan APBN di 2017, lantaran pemerintah tidak ingin nantinya utang yang dilakukan untuk melaksanakan APBN menjadi beban bagi generasi berikutnya. "Kami tidak ingin membebani generasi kemudian dengan utang yang besar," ujar JK.
Dengan anggaran yang ketat, JK mengatakan pemerintah akan mengalokasikannya lebih kepada sektor-sektor yang dinilai memiliki peran cukup penting.
"Kami akan berikan plot besar belanja modal pembangunan tetap pada usaha pertanian. Pemerintah masih ingin hemat di sektor lain. Tidak mungkin digelontorkan ke seluruh bidang. Itulah kebijakan keuangan," tambahnya.
(ven)