Bank Dunia: Reformasi Kebijakan Fiskal Tingkatkan Ekonomi RI
A
A
A
JAKARTA - Bank Dunia dalam laporannya menerangkan serangkaian reformasi kebijakan fiskal dan iklim usaha diperkirakan akan meningkatkan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2017. Meski begitu tidak serta merta ekonomi Tanah Air aman dari gejolak global.
Seperti negara-negara lain di dunia, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menerangkan RI sebagai ekonomi terbesar Asia Tenggara masih menghadapi berbagi risiko yang makin intensif. Seperti misalnya ketidakpastian kebijakan ekonomi global dan gejolak finansial global, menurut laporan kuartalan perekonomian lndonesia edisi Januari.
Dalam laporan tersebut dinyatakan kredibilitas kebijakan fiskal indonesia telah membaik seiring dengan penetapan sasaran penerimaan yang lebih realistis dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017. Namun, menurut Rodrigo untuk meningkatkan pendapatan pajak, Indonesia masih perlu mempercepat reformasi administrasi dan kebijakan pajak.
"APBN 2017 telah memperbaiki mutu belanja pemerintah Indonesia, termasuk menjaga alokasi belanja yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. Selain itu, menetapkan sasaran yang lebih baik untuk subsidi energi dan program bantuan sosial masyarakat miskin," terangnya di Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Lebih lanjut dia menjelaskan, Indonesia dinilai harus mempertahankan adanya momen reformasi fiskal sehingga target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. "Penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum reformasi ini agar sasaran pembangunan lebih cepat tercapai," paparnya.
Seperti negara-negara lain di dunia, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menerangkan RI sebagai ekonomi terbesar Asia Tenggara masih menghadapi berbagi risiko yang makin intensif. Seperti misalnya ketidakpastian kebijakan ekonomi global dan gejolak finansial global, menurut laporan kuartalan perekonomian lndonesia edisi Januari.
Dalam laporan tersebut dinyatakan kredibilitas kebijakan fiskal indonesia telah membaik seiring dengan penetapan sasaran penerimaan yang lebih realistis dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017. Namun, menurut Rodrigo untuk meningkatkan pendapatan pajak, Indonesia masih perlu mempercepat reformasi administrasi dan kebijakan pajak.
"APBN 2017 telah memperbaiki mutu belanja pemerintah Indonesia, termasuk menjaga alokasi belanja yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. Selain itu, menetapkan sasaran yang lebih baik untuk subsidi energi dan program bantuan sosial masyarakat miskin," terangnya di Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Lebih lanjut dia menjelaskan, Indonesia dinilai harus mempertahankan adanya momen reformasi fiskal sehingga target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. "Penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum reformasi ini agar sasaran pembangunan lebih cepat tercapai," paparnya.
(akr)