Perkuat Sektor Kelautan, Menteri Susi Melantik Dirjen Baru
Perkuat Sektor Kelautan, Menteri Susi Melantik Dirjen Baru
A
A
A
JAKARTA - Untuk menyempurnakan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri KKP Susi Pudjiastuti melantik Laksamana Muda TNI Eko Djalmo Asmadi sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang baru.
Tak hanya melantik pejabat baru, Susi juga akan melakukan penajaman tugas dan fungsi para jajarannya, serta membuat regulasi untuk mengurangi overlapping dan pemborosan di tubuh KKP. Penataan dan evaluasi kinerja pegawai secara terus menerus juga menjadi prioritasnya.
“Dari aspek sumber daya manusia, kami juga perlu melakukan penataan dan harus terus menerus mengevaluasi kinerja pegawai. Begitu pula dengan sistem atau proses bisnis, kami juga harus melakukan banyak perbaikan agar semua pekerjaan dapat kita selesaikan dengan cepat dan efisien,” amanat Susi pada acara pelantikan yang bertempat di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Jumat (20/1/2017).
Susi menilai, penataan kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sistem tugas ini penting dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah KKP yang belum selesai. Menurut Susi, keberhasilan upaya pemberantasan IUU Fishing di tubuh KKP tidak boleh membuat jajarannya cepat berpuas diri.
“Masih banyak ‘PR’ yang belum bisa kita selesaikan, diantaranya pembangunan sarana prasarana, pengawasan, penataan kelembagaan, penanganan ABK asing, dan lain-lain. Karena itu, pelantikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada hari ini saya harap dapat mempercepat penyelesaian permasalahan di bidang pengawasan kelautan dan perikanan,” tambahnya.
Pekerjaan rumah lain KKP yang tidak kalah penting menurut Susi adalah bagaimana mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.
“Di sektor hulu saya kira sudah cukup jelas policy kita. Nah, disektor hilir menurut saya masih banyak hal yang harus dibenahi. Oleh sebab itu, dalam rangka mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan di sektor hulu-hilir tadi, maka perlu dibangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa lokasi di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Tak hanya melantik pejabat baru, Susi juga akan melakukan penajaman tugas dan fungsi para jajarannya, serta membuat regulasi untuk mengurangi overlapping dan pemborosan di tubuh KKP. Penataan dan evaluasi kinerja pegawai secara terus menerus juga menjadi prioritasnya.
“Dari aspek sumber daya manusia, kami juga perlu melakukan penataan dan harus terus menerus mengevaluasi kinerja pegawai. Begitu pula dengan sistem atau proses bisnis, kami juga harus melakukan banyak perbaikan agar semua pekerjaan dapat kita selesaikan dengan cepat dan efisien,” amanat Susi pada acara pelantikan yang bertempat di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Jumat (20/1/2017).
Susi menilai, penataan kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sistem tugas ini penting dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah KKP yang belum selesai. Menurut Susi, keberhasilan upaya pemberantasan IUU Fishing di tubuh KKP tidak boleh membuat jajarannya cepat berpuas diri.
“Masih banyak ‘PR’ yang belum bisa kita selesaikan, diantaranya pembangunan sarana prasarana, pengawasan, penataan kelembagaan, penanganan ABK asing, dan lain-lain. Karena itu, pelantikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada hari ini saya harap dapat mempercepat penyelesaian permasalahan di bidang pengawasan kelautan dan perikanan,” tambahnya.
Pekerjaan rumah lain KKP yang tidak kalah penting menurut Susi adalah bagaimana mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.
“Di sektor hulu saya kira sudah cukup jelas policy kita. Nah, disektor hilir menurut saya masih banyak hal yang harus dibenahi. Oleh sebab itu, dalam rangka mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan di sektor hulu-hilir tadi, maka perlu dibangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa lokasi di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
(ven)
Explore More