BUMN Harus Dijauhkan dari Kepentingan Politik Praktis
BUMN Harus Dijauhkan dari Kepentingan Politik Praktis
A
A
A
JAKARTA - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai harus dijauhkan dari kepentingan politik praktis. Rektor Universitas Paramadina Firmanzah menerangkan perusahaan pelat merah harus memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas kinerja sehingga kompetitif.
Pernyataan ini disampaikan untuk mengkritisi pergantian direksi di PT Pertamina (Persero) baru-baru ini. Proses pergantian tersebut menurutnya menimbulkan keresahan di mata publik. Meskipun telah ada penjelasan resmi dari pemerintah, namun kedepannya harus ada kepastian untuk para direksi bekerja dengan tenang.
“Pergantian direksi Pertamina mengagetkan di mata publik. Karena sebelumnya tidak ada masalah mendasar. Publik bertanya soal kepastian pengelolaan di tubuh BUMN. Kalau sewaktu waktu diganti tanpa alasan jelas itu kurang kondusif untuk ketenangan dalam bekerja,” ujar Firmanzah saat dihubungi di Jakarta.
Dia mengatakan pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian ini ialah harus ada key performance indicator (KPI) untuk SDM di lingkungan BUMN. Hal ini dibutuhkan untuk kepastian khususnya di jajaran direksi. KPI harus dijamin dan terukur bagaimana target dan risikonya.
“Kalau tidak jelas begitu tentu membuat semuanya khawatir. Setiap direksi butuh acuan jelas. Hal ini harus dilakukan di level kementerian BUMN dengan direksi. Nantinya KPI masing masing direksi harus jelas,” ujarnya.
Dia menambahkan dirinya melihat banyak pertanyaan yang muncul setelah pergantian direksi Pertamina. Ada kejanggalan misalnya pemerintah memperkenalkan adanya posisi wadirut Pertamina, namun berikutnya diberhentikan karena dianggap tidak kompak. Kementerian BUMN sebagai pembina usaha BUMN perlu belajar dari kasus ini karena ekspektasi publik tinggi.
“Misalnya kita ingin memiliki BUMN sekelas Temasek di masa depan. Namun itu artinya harus kompetitif. Sementara untuk itu butuh waktu dan juga kepastian kerja harus dijamin,” ujarnya.
Menurutnya potensi BUMN untuk bersaing di regional sangat besar dengan aset yang ada. Namun untuk itu harus ada prasyarat seperti BUMN harus dijaga dari kepentingan politik yang mengintervensi, SDM harus kompeten, governance harus ditegakkan. Kemudian baru bisa bersaing di level regional.
Pernyataan ini disampaikan untuk mengkritisi pergantian direksi di PT Pertamina (Persero) baru-baru ini. Proses pergantian tersebut menurutnya menimbulkan keresahan di mata publik. Meskipun telah ada penjelasan resmi dari pemerintah, namun kedepannya harus ada kepastian untuk para direksi bekerja dengan tenang.
“Pergantian direksi Pertamina mengagetkan di mata publik. Karena sebelumnya tidak ada masalah mendasar. Publik bertanya soal kepastian pengelolaan di tubuh BUMN. Kalau sewaktu waktu diganti tanpa alasan jelas itu kurang kondusif untuk ketenangan dalam bekerja,” ujar Firmanzah saat dihubungi di Jakarta.
Dia mengatakan pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian ini ialah harus ada key performance indicator (KPI) untuk SDM di lingkungan BUMN. Hal ini dibutuhkan untuk kepastian khususnya di jajaran direksi. KPI harus dijamin dan terukur bagaimana target dan risikonya.
“Kalau tidak jelas begitu tentu membuat semuanya khawatir. Setiap direksi butuh acuan jelas. Hal ini harus dilakukan di level kementerian BUMN dengan direksi. Nantinya KPI masing masing direksi harus jelas,” ujarnya.
Dia menambahkan dirinya melihat banyak pertanyaan yang muncul setelah pergantian direksi Pertamina. Ada kejanggalan misalnya pemerintah memperkenalkan adanya posisi wadirut Pertamina, namun berikutnya diberhentikan karena dianggap tidak kompak. Kementerian BUMN sebagai pembina usaha BUMN perlu belajar dari kasus ini karena ekspektasi publik tinggi.
“Misalnya kita ingin memiliki BUMN sekelas Temasek di masa depan. Namun itu artinya harus kompetitif. Sementara untuk itu butuh waktu dan juga kepastian kerja harus dijamin,” ujarnya.
Menurutnya potensi BUMN untuk bersaing di regional sangat besar dengan aset yang ada. Namun untuk itu harus ada prasyarat seperti BUMN harus dijaga dari kepentingan politik yang mengintervensi, SDM harus kompeten, governance harus ditegakkan. Kemudian baru bisa bersaing di level regional.
(akr)
Explore More