Industri Komponen Kapal Siap Pasok Kebutuhan dalam Negeri
A
A
A
JAKARTA - Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (Pikki) siap menjadi pemasok utama komponen kapal nasional. Pikki membantu para produsen komponen kapal dalam negeri agar terus meningkatkan produk lokal.
Beberapa produk komponen yang sudah bisa diproduksi Pikki antara lain rubber and plastic product, capstand and windlass, casting product, crane, fire extinguisher, IMO fluorescent signs, marine and protective coating, anchor and chain, steering gear, propheller, interior, hingga pintu, jendela, dan tangga.
Ketua Umum Pikki Eki Komaruddin mengatakan, kualitas komponen kapal yang diproduksi dalam negeri tidak kalah bersaing dengan produk impor. Namun, diakuinya harga komponen lokal saat ini sedikit lebih mahal, karena keterbatasan bahan baku.
"Akan tetapi, apalah arti dari selisih harga sedikit tersebut, jika dibanding dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional khususnya industri komponen dalam negeri," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Menurutnya, selama ini yang memengaruhi produk-produk komponen di dalam negeri adalah raw material yang masih bergantung dari luar. "Saya pikir bukan sesuatu yang susah buat pemerintah memberikan insentif kepada industri lokal karena akan kembali lagi pada pemerintah dalam bentuk pajak," kata dia.
Eki melanjutkan, anggota Pikki yang mayoritas industri kecil dan menengah (IKM) merupakan sektor padat karya di mana berperan pula dalam menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. "Karena itu, kami meminta pemerintah dan pengusaha galangan kapal agar berpihak kepada kami dalam mengembangkan industri komponen kapal dalam negeri," tuturnya.
Saat ini, jumlah anggota Pikki sekitar 60 unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Batam, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Pihaknya berharap pemerintah agar terus memberikan bantuan dan pembinaan terhadap pengembangan industri komponen kapal dalam negeri agar mampu berdaya saing global. "Percayalah, yang kami dapatkan dari APBN, pasti akan balik lagi melalui pajak-pajak yang kami bayarkan. Jadi ada take and give," tegasnya.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir pasca diterbitkannya Inpres No 5/2005 tersebut, kebutuhan sarana kapal dan produk industri manufaktur maritim lainnya dalam negeri telah meningkat secara signifikan.
"Meningkatnya kebutuhan armada tersebut tentunya akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan produk dan jasa industri maritim pendukung lainnya seperti kebutuhan komponen kapal," ujarnya.
Putu menuturkan, saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan armada kapal melalui pembangunan kapal-kapal negara. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan industri perkapalan nasional serta peluang meningkatkan kemampuan industri komponen untuk memenuhi kebutuhan komponen kapal.
"Diharapkan dengan adanya proyek-proyek pembangunan kapal baru, dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta yang lebih penting adalah kemampuan untuk meningkatkan penguasaan teknologi," terang dia.
Beberapa produk komponen yang sudah bisa diproduksi Pikki antara lain rubber and plastic product, capstand and windlass, casting product, crane, fire extinguisher, IMO fluorescent signs, marine and protective coating, anchor and chain, steering gear, propheller, interior, hingga pintu, jendela, dan tangga.
Ketua Umum Pikki Eki Komaruddin mengatakan, kualitas komponen kapal yang diproduksi dalam negeri tidak kalah bersaing dengan produk impor. Namun, diakuinya harga komponen lokal saat ini sedikit lebih mahal, karena keterbatasan bahan baku.
"Akan tetapi, apalah arti dari selisih harga sedikit tersebut, jika dibanding dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional khususnya industri komponen dalam negeri," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Menurutnya, selama ini yang memengaruhi produk-produk komponen di dalam negeri adalah raw material yang masih bergantung dari luar. "Saya pikir bukan sesuatu yang susah buat pemerintah memberikan insentif kepada industri lokal karena akan kembali lagi pada pemerintah dalam bentuk pajak," kata dia.
Eki melanjutkan, anggota Pikki yang mayoritas industri kecil dan menengah (IKM) merupakan sektor padat karya di mana berperan pula dalam menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. "Karena itu, kami meminta pemerintah dan pengusaha galangan kapal agar berpihak kepada kami dalam mengembangkan industri komponen kapal dalam negeri," tuturnya.
Saat ini, jumlah anggota Pikki sekitar 60 unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Batam, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Pihaknya berharap pemerintah agar terus memberikan bantuan dan pembinaan terhadap pengembangan industri komponen kapal dalam negeri agar mampu berdaya saing global. "Percayalah, yang kami dapatkan dari APBN, pasti akan balik lagi melalui pajak-pajak yang kami bayarkan. Jadi ada take and give," tegasnya.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir pasca diterbitkannya Inpres No 5/2005 tersebut, kebutuhan sarana kapal dan produk industri manufaktur maritim lainnya dalam negeri telah meningkat secara signifikan.
"Meningkatnya kebutuhan armada tersebut tentunya akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan produk dan jasa industri maritim pendukung lainnya seperti kebutuhan komponen kapal," ujarnya.
Putu menuturkan, saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan armada kapal melalui pembangunan kapal-kapal negara. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan industri perkapalan nasional serta peluang meningkatkan kemampuan industri komponen untuk memenuhi kebutuhan komponen kapal.
"Diharapkan dengan adanya proyek-proyek pembangunan kapal baru, dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta yang lebih penting adalah kemampuan untuk meningkatkan penguasaan teknologi," terang dia.
(izz)