Pemerintah Teken Kerja Sama Kredit Ultra Mikro dengan PBNU
Kamis, 23 Februari 2017 - 20:31 WIB
Pemerintah Teken Kerja Sama Kredit Ultra Mikro dengan PBNU
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika hari ini menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) dalam rangka penyaluran kredit ultra mikro. Nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, nota kesepahaman ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi dalam rangka memperkuat kegiatan ekonomi di masyarakat. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum menerima kredit usaha rakyat (KUR).
"Masih ada pangsa dari pelaku ekonomi yang di bawah dari mereka yang belum terima KUR. Tidak mungkin dilakukan pemerintah sendiri. Oleh karena itu bersama kelompok terorganisir jadi bentuk paling mungkin untuk dilakukan program tersebut," katanya di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, pemerintah memang memiliki anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk program ultra mikro yang ukurannya di bawah KUR. Diharapkan, penyaluran kredit ini tidak hanya digunakan untuk usaha melainkan untuk pembentukan karakter dan keteraturan aktivitas ekonomi.
"Kami berharap kerja sama NU titik awal. Saya enggak terlalu senang sebetulnya ada ceremony seperti ini. Karena saya ingin tandatangan diam-diam aja. Kami harapkan tim kami di NU untuk bisa betul-betul terjemahkan dan melaksanakan kegiatan ini," tandasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, nota kesepahaman ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi dalam rangka memperkuat kegiatan ekonomi di masyarakat. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum menerima kredit usaha rakyat (KUR).
"Masih ada pangsa dari pelaku ekonomi yang di bawah dari mereka yang belum terima KUR. Tidak mungkin dilakukan pemerintah sendiri. Oleh karena itu bersama kelompok terorganisir jadi bentuk paling mungkin untuk dilakukan program tersebut," katanya di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, pemerintah memang memiliki anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk program ultra mikro yang ukurannya di bawah KUR. Diharapkan, penyaluran kredit ini tidak hanya digunakan untuk usaha melainkan untuk pembentukan karakter dan keteraturan aktivitas ekonomi.
"Kami berharap kerja sama NU titik awal. Saya enggak terlalu senang sebetulnya ada ceremony seperti ini. Karena saya ingin tandatangan diam-diam aja. Kami harapkan tim kami di NU untuk bisa betul-betul terjemahkan dan melaksanakan kegiatan ini," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
