Menanti Sosok Direktur Utama Baru Pertamina Pekan Depan
Menanti Sosok Direktur Utama Baru Pertamina Pekan Depan
A
A
A
JAKARTA - Kabar akan adanya pengangkatan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina yang baru menjadi isu yang hangat dalam sebulan terakhir. Publik mencermati dengan sungguh masalah ini, mengingat posisi Pertamina sebagai BUMN vital yang mengelola kebutuhan dasar rakyat yakni minyak dan gas (migas).
Seperti diketahui pada 3 Februari lalu, Dwi Soetjipto dicopot dari jabatan Dirut Pertamina melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sesuai aturan, Dirut definitif akan ditentukan sebulan setelahnya atau pekan depan.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, untuk itu pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Rini Soemarno harus bijaksana dalam pengangkatan Dirut Pertamina. Mereka harus memutuskan dengan beberapa pertimbangan.
"Pemerintah terlebih dahulu sebaiknya menjelaskan ke publik mengenai pemberhentian Dirut Pertamina dan penghapusan posisi Wakil Dirut beberapa waktu lalu," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Pencopotan Dirut dan penghapusan posisi Wakil Dirut yang merupakan keputusan pemerintah harusnya dijelaskan secara transparan. Sehingga, tidak menimbulkan berbagai isu yang pada akhirnya tidak menguntungkan bagi pemerintah itu sendiri.
Pemerintah, kata Salamuddin, tidak perlu tergesa-gesa dan kejar tayang untuk mengisi posisi Dirut yang kosong karena pada hakekatnya Pertamina untuk dua atau tiga bulan kedepan tetap bisa berjalan seperti biasa. Sebab, Pertamina tentu sudah punya acuan dan sistem yang bisa berjalan tanpa harus dikomandoi sepenuhnya oleh seorang Dirut.
"Agar fungsi dan peran Dewan Komisaris Pertamina diketahui oleh publik, pemerintah sebaiknya menjelaskan hasil keputusan Dewan Komisaris terkait permasalahan internal Pertamina. Apakah benar pencopotan Dirut dan penghapusan jabatan Wakil Dirut karena semata-mata terkait dengan adanya posisi Wakil Dirut?" katanya.
Hal ini, lanjut dia, sangat diperlukan untuk menghindarkan tuduhan dan fitnah yang kurang berdasar, baik terhadap mantan Dirut dan juga Wakil Dirut. "Sehingga, pergantian Direktur Utama nantinya dapat berlangsung secara elegan, tidak menghadirkan konflik baru di dalam Pertamina," pungkasnya.
Seperti diketahui pada 3 Februari lalu, Dwi Soetjipto dicopot dari jabatan Dirut Pertamina melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sesuai aturan, Dirut definitif akan ditentukan sebulan setelahnya atau pekan depan.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, untuk itu pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Rini Soemarno harus bijaksana dalam pengangkatan Dirut Pertamina. Mereka harus memutuskan dengan beberapa pertimbangan.
"Pemerintah terlebih dahulu sebaiknya menjelaskan ke publik mengenai pemberhentian Dirut Pertamina dan penghapusan posisi Wakil Dirut beberapa waktu lalu," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Pencopotan Dirut dan penghapusan posisi Wakil Dirut yang merupakan keputusan pemerintah harusnya dijelaskan secara transparan. Sehingga, tidak menimbulkan berbagai isu yang pada akhirnya tidak menguntungkan bagi pemerintah itu sendiri.
Pemerintah, kata Salamuddin, tidak perlu tergesa-gesa dan kejar tayang untuk mengisi posisi Dirut yang kosong karena pada hakekatnya Pertamina untuk dua atau tiga bulan kedepan tetap bisa berjalan seperti biasa. Sebab, Pertamina tentu sudah punya acuan dan sistem yang bisa berjalan tanpa harus dikomandoi sepenuhnya oleh seorang Dirut.
"Agar fungsi dan peran Dewan Komisaris Pertamina diketahui oleh publik, pemerintah sebaiknya menjelaskan hasil keputusan Dewan Komisaris terkait permasalahan internal Pertamina. Apakah benar pencopotan Dirut dan penghapusan jabatan Wakil Dirut karena semata-mata terkait dengan adanya posisi Wakil Dirut?" katanya.
Hal ini, lanjut dia, sangat diperlukan untuk menghindarkan tuduhan dan fitnah yang kurang berdasar, baik terhadap mantan Dirut dan juga Wakil Dirut. "Sehingga, pergantian Direktur Utama nantinya dapat berlangsung secara elegan, tidak menghadirkan konflik baru di dalam Pertamina," pungkasnya.
(ven)
Explore More