Kebijakan Perum Bulog Akuisisi GMM Dipertanyakan

JAKARTA - Kebijakan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengakuisisi perusahaan gula PT Gendhis Multi Manis (PT GMM) dipertanyakan DPR, lantaran menilai akuisisi tersebut tidak strategis dan berpotensi merugikan negara. Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar menerangkan, kebijakan Bulog mengakuisisi saham PT GMM sebesar 70% patut dipertanyakan. Sebab, akuisisi tersebut tidak dilakukan dengan pembelian saham 100%.

"PT GMM yang diakuisisi Bulog itu kan otomatis akan menjadi anak perusahaan Bulog. Jadi kenapa akuisisi hanya 70% saham, berarti ada sisa saham 30% yang dimiliki pihak selain Bulog," terang Nasril dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (27/2/2017).

Menurutnya, sangat membahayakan apabila akuisisi perusahaan swasta oleh Bulog dilakukan cuma 70%. Dikarenakan berarti ada 30% saham yang dikuasai oleh perorangan atau kelompok tertentu. "Ada orang yang akan menikmati keuntungan besar dari kebijakan akuisisi Bulog ini. Sebab, dengan keistimewaannya Bulog itu BUMN yang duduk manis saja untung," ujarnya.

Dijelaskannya, Bulog setiap tahun mendapatkan kewenangan istimewa dari pemerintah untuk melakukan impor gula. Selain itu, Bulog juga diberikan previlege mengimpor bahan baku kebutuhan pokok nasional lain, dan mendapatkan bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau akuisisi Bulog cuma 70 persen, berarti pemilik saham 30 persen PT GMM enak sekali bisa menikmati keuntungan pasti yang diperoleh Perum Bulog tiap tahunnya. Memangnya Bulog mau dipergunakan untuk memperkaya orang atau kelompok tertentu?" tanyanya.

Nasril menambahkan, sepengetahuannya sebelum diakuisisi Bulog, PT GMM adalah perusahaan gula yang sedang bermasalah dan terlilit utang di lembaga perbankan. Sehingga aneh kalau Bulog mengakuisisi perusahaan yang tidak sehat, dan membayarnya dengan nilai pembelian puluhan miliar.

"Ada skenario apa Bulog mengakuisisi sehingga mengeluarkan dana besar untuk PT GMM terlilit utang di bank? Enak sekali pemilik PT GMM yang perusahaannya dibeli Bulog saat kreditnya macet, cuma 70 persen lagi," ujarnya.

Politisi PAN ini mengusulkan, dilakukan audit atas kebijakan akuisisi Bulog tersebut. Kata dia, audit perlu dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan melibatkan stakeholder terkait.

"Kita khawatir ada yang mengeksploitasi Bulog demi keuntungan tertentu. Jika hal ini terjadi, maka yang dirugikan ujung-ujung bangsa dan negara karena Bulog itu BUMN yang memegang hak monopoli komoditas tertentu," tegasnya.

Direktur Keuangan Perum Bulog Iryanto mengungkapkan, dana Rp77 miliar dirogoh Bulog dari kas internal untuk mengakuisisi PT GMM. Menurut dia, akuisisi menjadi momentum untuk memperkuat Bulog menjadi stabilisator harga gula nasional.