Pemerintah Disebut Tak Punya Uang untuk Serap 51% Saham Freeport
Selasa, 07 Maret 2017 - 20:45 WIB
Pemerintah Disebut Tak Punya Uang untuk Serap 51% Saham Freeport
A
A
A
JAKARTA - Keinginan pemerintah menyerap divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) menurut Ekonom Faisal Basri bakal sulit terwujud. Pasalnya dia menilai pemerintah tidak mempunyai uang untuk mengamankan sebagian saham perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
(Baca Juga: Digugat, Luhut Pede BUMN Siap Ambil Alih Freeport )
Faisal mempertanyakan kekuatan dana pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil alih tambang Papua. Jikapun ada uangnya, divestasi itu dinilai tidak berdampak ke pertumbuhan ekonomi.
"Ada opsi 51% itu uangnya berapa pertanyaannya? Uangnya darimana? Katakan ada uang, enggak nambah pertumbuhan ekonomi, enggak efek sumbangan perekonomian cuma berubah kepemilikan," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Selain itu, pemerintah disebutnya memiliki risiko dalam mengelola tambang Freeport. Soalnya, harga komoditas sedang lesu termasuk pertambangan. "Dulu milik Freeport lalu pemerintah efeknya enggak ke produksi? Kalau untung? Kalau rugi? Saham di tambang, pemerintah enggak ada investasi karena enggak mau tanggung risiko," katanya.
Menurut dia harga saham Freeport kalau divestasi lewat pasar modal juga tidak bisa dipastikan, karena jika anjlok maka pemerintah menanggung akibatnya. "Sekarang pemerintah mau 51%. Harga saham anjlok, nah ini gila pemerintah berbisnis," pungkasnya.
(Baca Juga: Digugat, Luhut Pede BUMN Siap Ambil Alih Freeport )
Faisal mempertanyakan kekuatan dana pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil alih tambang Papua. Jikapun ada uangnya, divestasi itu dinilai tidak berdampak ke pertumbuhan ekonomi.
"Ada opsi 51% itu uangnya berapa pertanyaannya? Uangnya darimana? Katakan ada uang, enggak nambah pertumbuhan ekonomi, enggak efek sumbangan perekonomian cuma berubah kepemilikan," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Selain itu, pemerintah disebutnya memiliki risiko dalam mengelola tambang Freeport. Soalnya, harga komoditas sedang lesu termasuk pertambangan. "Dulu milik Freeport lalu pemerintah efeknya enggak ke produksi? Kalau untung? Kalau rugi? Saham di tambang, pemerintah enggak ada investasi karena enggak mau tanggung risiko," katanya.
Menurut dia harga saham Freeport kalau divestasi lewat pasar modal juga tidak bisa dipastikan, karena jika anjlok maka pemerintah menanggung akibatnya. "Sekarang pemerintah mau 51%. Harga saham anjlok, nah ini gila pemerintah berbisnis," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
