Karyawan Freeport Ngadu ke Luhut Jadi Korban Konflik Kepentingan
Kamis, 09 Maret 2017 - 15:42 WIB
Karyawan Freeport Ngadu ke Luhut Jadi Korban Konflik Kepentingan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan akhirnya menemui karyawan PT Freeport Indonesia, yang telah menunggunya sejak pagi. Karyawan Freeport yang kemarin juga melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan DPR ini pun akhirnya berhasil menyampaikan uneg-unegnya kepada Luhut.
(Baca Juga: Setelah Jonan dan DPR, Giliran Kantor Luhut Digeruduk Karyawan Freeport )
Salah seorang perwakilan karyawan, Bertha Juliana Ibo mengungkapkan bahwa mereka telah menjadi korban dari tarik menarik kepentingan antara pemerintah dan Freeport. Mereka adalah karyawan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Peduli Freeport (GNPF).
"Kita dari gerakan solidaritas Freeport, kami ingin menyampaikan uneg-uneg kami yang terdampak pada tarik menarik kepentingan antara pemerintah dengan Freeport," katanya di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Pada dasarnya, kata dia pihaknya tidak ingin ikut campur dalam kepentingan pemerintah dan Freeport. Namun, kisruh yang terjadi antara Freeport dan pemerintah memaksa pihaknya harus berbuat sesuatu.
Tidak adanya titik temu antara pemerintah dan Freeport telah berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Hingga akhirnya memaksa raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut untuk melakukan efisiensi. "Sudah banyak yang dirumahkan karena efisiensi yang dilakukan. Jika proyek mereka tutup maka mereka tidak dapat pekerjaan," tandasnya.
(Baca Juga: Setelah Jonan dan DPR, Giliran Kantor Luhut Digeruduk Karyawan Freeport )
Salah seorang perwakilan karyawan, Bertha Juliana Ibo mengungkapkan bahwa mereka telah menjadi korban dari tarik menarik kepentingan antara pemerintah dan Freeport. Mereka adalah karyawan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Peduli Freeport (GNPF).
"Kita dari gerakan solidaritas Freeport, kami ingin menyampaikan uneg-uneg kami yang terdampak pada tarik menarik kepentingan antara pemerintah dengan Freeport," katanya di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Pada dasarnya, kata dia pihaknya tidak ingin ikut campur dalam kepentingan pemerintah dan Freeport. Namun, kisruh yang terjadi antara Freeport dan pemerintah memaksa pihaknya harus berbuat sesuatu.
Tidak adanya titik temu antara pemerintah dan Freeport telah berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Hingga akhirnya memaksa raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut untuk melakukan efisiensi. "Sudah banyak yang dirumahkan karena efisiensi yang dilakukan. Jika proyek mereka tutup maka mereka tidak dapat pekerjaan," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
