Presiden Jokowi Awasi 34 Proyek Listrik Mangkrak
Presiden Jokowi Awasi 34 Proyek Listrik Mangkrak
A
A
A
PONTIANAK - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pihaknya akan mengawasi pembangunan sebanyak 34 pembangkit listrik mangkrak di Indonesia. Pemerintah akan mengaktifkan kembali proyek-proyek tersebut. Salah satunya ialah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Parit Baru yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
"Pembangkit listrik ini beroperasi sejak tujuh tahun lalu dan dibangun dengan anggaran Rp1,5 triliun dari dana negara. Saya minta diaktifkan kembali namun dengan syarat setelah permasalahan hukumnya selesai dan dibangun dengan kualitas yang bagus," ujar Presiden Joko Widodo, saat meresmikan delapan Mobile Power Plan (MPP) senilai Rp8 triliun yang dipusatkan di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
Didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, serta Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan telah memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang terbengkalai.
"Saya tahu dan terus mengawasi perkembangan proyek ini. Kalau bisa diselesaikan, segera diselesaikan. Karena listrik sangat dibutuhkan masyarakat, pabrik dan industri serta pariwisata," ungkapnya.
Pada peresmian delapan MPP yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Lampung serta Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut memiliki total kapasitas 500 mega watt (MW). Adapun sebanyak delapan MPP meliputi MPP Jeranjang-Lombok dengan kapasitas 2 x 25 MW) yang telah beroperasi sejak 27 Juli 2016. MPP Air Anyir-Bangka dengan kapasitas (2x25 MW) beroperasi sejak 13 september 2016.
MPP Tarahan – lampung (4x25 MW) beroperasi sejak 29 September 2016. MPP Nias (1x25 MW) Mulai beroperasi pada 31 oktober 2016. MPP balai Pungut-Riau dengan kapasitas (3x25 MW) mulai beroperasi sejak 13 November 2016. MPP Suge-Belitung (1x25 MW) mulai beroperasi pada 22 November 2016.
MPP Paya Pasir-Medan berkapasitas (3x25 MW) mulai beroperasi sejak 9 desember 2016. Terakhir, MPP Pontianak kapasitas (4x25 MW) mulai beroperasi pada 8 November 2016.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan basir mengatakan, peresmian delapan MPP tersebut diharapkan mampu menunjang sistem kelistrikan di Indonesia. Dia menyebutkan, keseluruhan pembangkit tersebut berhasil diselesaikan PLN melalui penugasan kepada anak Perusahaan PLN melalui Bright Batam dalam waktu enam bulan pekerjaan.
"Terhitung sejak di-groundbreaking oleh Presiden pada semester awal 2016 lalu. Pembangunan keseluruhan proyek tersebut menelan biaya lebih dari Rp8 triliun. Kedelapan pembangkit listrik tersebut merupakan program 35.000 MW," ungkap Sofyan.
Delapan unit pembangkit MPP tersebut merupakan pembangkit listrik tenaga gas, namun penggunaannya saat ini masih memanfaatkan BBM. Sebab, pemanfaatan gas masih menunggu sambungan pipa gas dan infrastruktur lainnya yang akan dipasok dari Batam.
Salah satu keuntungan dari peresmian MPP tersebut, yakni adanya tambahan daya sehingga mampu memasok ketersediaan sambungan listrik baru. Misalnya, di Kalimantan Barat lewat MPP Pontianak yang terletak di Kabupaten Mempawah Kalbar dengan kapasitas 4x25 MW bisa menyediakan sambungan baru hingga 120 ribu rumah.
Selain itu, MPP Pontianak akan memasok cadangan atau ketersediaan energi listrik yang selama ini masih bergantung dari impor listrik asal Malaysia. General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat, Bima Putra Jaya mengatakan, keberadaan mesin MPP Pontianak akan meningkatkan daya pasok listrik yang saat ini sudah mencapai 426 MW dari beban puncak sebesar 300 MW.
"Dengan adanya MPP Pontianak ini, PLN Kalbar siap melayani sambungan baru hingga 120 ribu pelanggan karena masih ada selisih yang besar dari beban puncak saat ini," jelasnya.
Adapun untuk pengaktifan kembali PLTU Parit Baru yang mangkrak, kata Bima, saat ini tengah dilakukan audit. Sementara persiapan pengaktifan juga siap dilakukan tahun ini melalui PLN pusat.
"Pembangkit listrik ini beroperasi sejak tujuh tahun lalu dan dibangun dengan anggaran Rp1,5 triliun dari dana negara. Saya minta diaktifkan kembali namun dengan syarat setelah permasalahan hukumnya selesai dan dibangun dengan kualitas yang bagus," ujar Presiden Joko Widodo, saat meresmikan delapan Mobile Power Plan (MPP) senilai Rp8 triliun yang dipusatkan di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
Didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, serta Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan telah memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang terbengkalai.
"Saya tahu dan terus mengawasi perkembangan proyek ini. Kalau bisa diselesaikan, segera diselesaikan. Karena listrik sangat dibutuhkan masyarakat, pabrik dan industri serta pariwisata," ungkapnya.
Pada peresmian delapan MPP yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Lampung serta Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut memiliki total kapasitas 500 mega watt (MW). Adapun sebanyak delapan MPP meliputi MPP Jeranjang-Lombok dengan kapasitas 2 x 25 MW) yang telah beroperasi sejak 27 Juli 2016. MPP Air Anyir-Bangka dengan kapasitas (2x25 MW) beroperasi sejak 13 september 2016.
MPP Tarahan – lampung (4x25 MW) beroperasi sejak 29 September 2016. MPP Nias (1x25 MW) Mulai beroperasi pada 31 oktober 2016. MPP balai Pungut-Riau dengan kapasitas (3x25 MW) mulai beroperasi sejak 13 November 2016. MPP Suge-Belitung (1x25 MW) mulai beroperasi pada 22 November 2016.
MPP Paya Pasir-Medan berkapasitas (3x25 MW) mulai beroperasi sejak 9 desember 2016. Terakhir, MPP Pontianak kapasitas (4x25 MW) mulai beroperasi pada 8 November 2016.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan basir mengatakan, peresmian delapan MPP tersebut diharapkan mampu menunjang sistem kelistrikan di Indonesia. Dia menyebutkan, keseluruhan pembangkit tersebut berhasil diselesaikan PLN melalui penugasan kepada anak Perusahaan PLN melalui Bright Batam dalam waktu enam bulan pekerjaan.
"Terhitung sejak di-groundbreaking oleh Presiden pada semester awal 2016 lalu. Pembangunan keseluruhan proyek tersebut menelan biaya lebih dari Rp8 triliun. Kedelapan pembangkit listrik tersebut merupakan program 35.000 MW," ungkap Sofyan.
Delapan unit pembangkit MPP tersebut merupakan pembangkit listrik tenaga gas, namun penggunaannya saat ini masih memanfaatkan BBM. Sebab, pemanfaatan gas masih menunggu sambungan pipa gas dan infrastruktur lainnya yang akan dipasok dari Batam.
Salah satu keuntungan dari peresmian MPP tersebut, yakni adanya tambahan daya sehingga mampu memasok ketersediaan sambungan listrik baru. Misalnya, di Kalimantan Barat lewat MPP Pontianak yang terletak di Kabupaten Mempawah Kalbar dengan kapasitas 4x25 MW bisa menyediakan sambungan baru hingga 120 ribu rumah.
Selain itu, MPP Pontianak akan memasok cadangan atau ketersediaan energi listrik yang selama ini masih bergantung dari impor listrik asal Malaysia. General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat, Bima Putra Jaya mengatakan, keberadaan mesin MPP Pontianak akan meningkatkan daya pasok listrik yang saat ini sudah mencapai 426 MW dari beban puncak sebesar 300 MW.
"Dengan adanya MPP Pontianak ini, PLN Kalbar siap melayani sambungan baru hingga 120 ribu pelanggan karena masih ada selisih yang besar dari beban puncak saat ini," jelasnya.
Adapun untuk pengaktifan kembali PLTU Parit Baru yang mangkrak, kata Bima, saat ini tengah dilakukan audit. Sementara persiapan pengaktifan juga siap dilakukan tahun ini melalui PLN pusat.
(dmd)
Explore More