Apindo: Kemandirian Semen Nasional demi Program Infrastruktur
Senin, 27 Maret 2017 - 20:08 WIB
Apindo: Kemandirian Semen Nasional demi Program Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menerangkan program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerlukan kebutuhan bahan baku penunjang guna mewujudkan visi tersebut. Saat ini, sebanyak 35-40% bahan baku utama pendukung pembangunan infrastruktur ditopang oleh semen dan baja. Dari jumlah itu, 60-70% bahan baku baja sudah berasal dari barang impor.
"Itu faktor utama pendukukung kebutuhan pembangunan infrastruktur. Sebanyak 60-70% baja sudah impor, jadi bahan baku semen diharapkan bisa swasembada domestik," ujar Ketua Apindo Danang Girindrawardana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/3/2017).
Menurutnya, saat ini dirasa sudah mendesak untuk merealisasikan tercapainya kemandirian produksi semen nasional sehingga mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Dia menambahkan, jika Pemerintah Indonesia gagal mendorong terciptanya kemandirian produksi semen nasional, maka akan terjadi gejolak harga di pasar sebab dikuasai pemain asing dan swasta.
Terjadinya gejolak harga semen itu akan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Harga semen milik pemain asing dan swasta pasti menjadi lebih mahal dibandingkan produksi nasional.
"Kalau kita tidak swasembada semen, maka harga akan diserahkan ke mekanisme pasar. Harga jualnya lebih mahal daripada semen nasional. Sedangkan kalau pemerintah membeli dari semen BUMN itu murah harganya," tutur dia.
Berdasarkan penilaian itu, Danang berpendapat, Presiden Jokowi tidak akan mengerdilkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semen. Dia merasa, Presiden memiliki kepentingan tercukupinya stok semen nasional dan dengan harga terjangkau untuk memuluskan pembangunan infrastruktur.
"Jadi pemerintah berhak mengintervensi produksi semen nasional agar tidak terjadi gejolak harga yang tinggi. Kalau harga semen tinggi, Nawa Cita tidak akan berhasil karena harga yang sulit terjangkau," sambungnya
Hal itu juga yang melatari dia yang beranggapan pentingnya kehadiran pabrik PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah. Semen Rembang diharapkan mampu mendukung terjadinya swasembada semen karena terpenuhinya stok nasional. "Kalau swasembada semen dan tercukupi, maka akan mudah mewujudkan semen satu harga di Indonesia, seperi harga BBM," papar dia.
Menyangkut penolakan Presiden yang enggan mencampuri hal pencabutan izin lingkungan dan penghentian Semen Rembang seperti tuntutan massa penolak pabrik, Danang menurut dia hal itu merupakan sikap yang wajar. "Presiden memahami betul bahwa kewenangan dan masalah yang bisa diselesaikan di tingkatan bawahnya, seperti Menteri dan pemerintah daerah, tidak harus dicampurinya," ujar Danang.
Baru-baru ini Presiden Jokowi menyatakan tidak akan ikut campur dalam persoalan pencabutan izin dan penghentian Semen Rembang yang dituntut sekelompok orang. Presiden menyebutkan hal itu merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat dan meminta massa agar berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Hingga kini, aksi penolakan pabrik Semen Rembang masih terus berlangsung. Sekelompok orang mengecor kakinya sebagai bentuk penolakan mereka terhadap Semen Rembang.
"Itu faktor utama pendukukung kebutuhan pembangunan infrastruktur. Sebanyak 60-70% baja sudah impor, jadi bahan baku semen diharapkan bisa swasembada domestik," ujar Ketua Apindo Danang Girindrawardana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/3/2017).
Menurutnya, saat ini dirasa sudah mendesak untuk merealisasikan tercapainya kemandirian produksi semen nasional sehingga mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Dia menambahkan, jika Pemerintah Indonesia gagal mendorong terciptanya kemandirian produksi semen nasional, maka akan terjadi gejolak harga di pasar sebab dikuasai pemain asing dan swasta.
Terjadinya gejolak harga semen itu akan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Harga semen milik pemain asing dan swasta pasti menjadi lebih mahal dibandingkan produksi nasional.
"Kalau kita tidak swasembada semen, maka harga akan diserahkan ke mekanisme pasar. Harga jualnya lebih mahal daripada semen nasional. Sedangkan kalau pemerintah membeli dari semen BUMN itu murah harganya," tutur dia.
Berdasarkan penilaian itu, Danang berpendapat, Presiden Jokowi tidak akan mengerdilkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semen. Dia merasa, Presiden memiliki kepentingan tercukupinya stok semen nasional dan dengan harga terjangkau untuk memuluskan pembangunan infrastruktur.
"Jadi pemerintah berhak mengintervensi produksi semen nasional agar tidak terjadi gejolak harga yang tinggi. Kalau harga semen tinggi, Nawa Cita tidak akan berhasil karena harga yang sulit terjangkau," sambungnya
Hal itu juga yang melatari dia yang beranggapan pentingnya kehadiran pabrik PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah. Semen Rembang diharapkan mampu mendukung terjadinya swasembada semen karena terpenuhinya stok nasional. "Kalau swasembada semen dan tercukupi, maka akan mudah mewujudkan semen satu harga di Indonesia, seperi harga BBM," papar dia.
Menyangkut penolakan Presiden yang enggan mencampuri hal pencabutan izin lingkungan dan penghentian Semen Rembang seperti tuntutan massa penolak pabrik, Danang menurut dia hal itu merupakan sikap yang wajar. "Presiden memahami betul bahwa kewenangan dan masalah yang bisa diselesaikan di tingkatan bawahnya, seperti Menteri dan pemerintah daerah, tidak harus dicampurinya," ujar Danang.
Baru-baru ini Presiden Jokowi menyatakan tidak akan ikut campur dalam persoalan pencabutan izin dan penghentian Semen Rembang yang dituntut sekelompok orang. Presiden menyebutkan hal itu merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat dan meminta massa agar berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Hingga kini, aksi penolakan pabrik Semen Rembang masih terus berlangsung. Sekelompok orang mengecor kakinya sebagai bentuk penolakan mereka terhadap Semen Rembang.
(akr)
Lihat Juga :
