Menkeu Sebut Negara Bergantung pada Pegawai Pajak
Menkeu Sebut Negara Bergantung pada Pegawai Pajak
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, negara saat ini sangat bergantung pada sikap dan komitmen dari semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pasalnya, ketika periode tax amnesty berakhir, pemerintah khususnya Kemenkeu akan melakukan fungsi penerimaan pajak sesuai aturan dengan lebih baik.
Menurutnya, dalam tiga tahun terakhir ini, penerimaan negara dari sektor pajak tidak pernah tercapai target, bahkan di bawah 90% dari target yang ditetapkan.
"Untuk DJP, target penerimaan tidak tercapai selama tiga tahun berturut. Amnesti pajak akan berakhir. Kita akan mulai periode untuk pajak lakukan fungsi penerimaan pajak sesuai aturan. Banyak posisi yang dilantik, penting sebagai kepala kantor, kepala bukti permulaan, bukti penyelidikan yang semuanya mata rantai penting dalam kumpulkan data. Saking pentingnya, negara bergantung pada sikap Anda," kata dia, Jakarta, Senin (27/3/2017) malam.
Baik buruknya Indonesia sangat ditentukan oleh kredibilitas pejabat-pejabat dalam negerinya, apakah mereka aparat yang profesional atau yang suka korupsi.
"Kita akan selalu menerima penilaian dari negara lain apakah negara ini akan dapat reputasi yang bersih, Indonesia dikenal sebagai negara dengan aparat profesional, atau reputasi sebagai negara korup? Itu semua tergantung pegawainya semua pegawai pajak rata-rata sering bertemu wajib pajak dan menjadi wajah utama," tutur Sri.
Maka, dia tidak ingin mendengar ada staf dan pejabat yang merasa bisa bekerja sendiri apalagi melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Dia juga meminta tim reformasi untuk melakukan bussines proses.
"Petugas pajak tidak dibolehkan bekerja di luar kantor. Tidak ada kepala kantor apakah pemerika atau apapun, lakukan pertemuan dengan WP di luar ruangan kantor," lanjutnya.
Dia juga meminta agar seluruh kantor diawasi, namun bukan diintimidasi serta mendorong staf DJP untuk ambisius dan optimistis dalam bekerja dengan confident namun tetap proper. "Dan WP tetap punya hak mereka yang harus kita hormati," pungkas Sri.
Menurutnya, dalam tiga tahun terakhir ini, penerimaan negara dari sektor pajak tidak pernah tercapai target, bahkan di bawah 90% dari target yang ditetapkan.
"Untuk DJP, target penerimaan tidak tercapai selama tiga tahun berturut. Amnesti pajak akan berakhir. Kita akan mulai periode untuk pajak lakukan fungsi penerimaan pajak sesuai aturan. Banyak posisi yang dilantik, penting sebagai kepala kantor, kepala bukti permulaan, bukti penyelidikan yang semuanya mata rantai penting dalam kumpulkan data. Saking pentingnya, negara bergantung pada sikap Anda," kata dia, Jakarta, Senin (27/3/2017) malam.
Baik buruknya Indonesia sangat ditentukan oleh kredibilitas pejabat-pejabat dalam negerinya, apakah mereka aparat yang profesional atau yang suka korupsi.
"Kita akan selalu menerima penilaian dari negara lain apakah negara ini akan dapat reputasi yang bersih, Indonesia dikenal sebagai negara dengan aparat profesional, atau reputasi sebagai negara korup? Itu semua tergantung pegawainya semua pegawai pajak rata-rata sering bertemu wajib pajak dan menjadi wajah utama," tutur Sri.
Maka, dia tidak ingin mendengar ada staf dan pejabat yang merasa bisa bekerja sendiri apalagi melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Dia juga meminta tim reformasi untuk melakukan bussines proses.
"Petugas pajak tidak dibolehkan bekerja di luar kantor. Tidak ada kepala kantor apakah pemerika atau apapun, lakukan pertemuan dengan WP di luar ruangan kantor," lanjutnya.
Dia juga meminta agar seluruh kantor diawasi, namun bukan diintimidasi serta mendorong staf DJP untuk ambisius dan optimistis dalam bekerja dengan confident namun tetap proper. "Dan WP tetap punya hak mereka yang harus kita hormati," pungkas Sri.
(izz)
Explore More