Tax Amnesty Mau Berakhir, Banyak Orang Kaya Masih Mangkir
Rabu, 29 Maret 2017 - 11:36 WIB
Tax Amnesty Mau Berakhir, Banyak Orang Kaya Masih Mangkir
A
A
A
JAKARTA - Kesempatan yang diberikan pemerintah terhadap pengampunan pajak (tax amnesty) ternyata belum sepenuhnya direspon sebagian masyarakat. Terbukti, dua hari jelang penutupan program ini masih banyak orang kaya yang masih mangkir.
Untuk itu, pemerintah mengimbau kepada wajib pajak (WP) untuk segera memanfaatkan program tersebut. Dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan hingga tadi malam mengungkap total peserta amnesti pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) baru mencapai 833.272 WP. Sedangkan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang menjadi cermin pembayaran tebusan mencapai 923.226.
Jelas angka tersebut jauh dibandingkan dengan potensi. Pasalnya, jumlah WP yang terdaftar sebanyak 32,8 juta, dengan 29,3 juta WP di antaranya wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Namun yang melaporkan SPT baru 12,6 juta WP dengan benar.
Sementara untuk total harta yang dideklarasikan mencapai Rp4.670 triliun. Harta tersebut berasal dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri mencapai Rp3.496 triliun dan untuk luar negeri Rp1.028 triliun. Sementara untuk repatriasi tercatat Rp146 triliun.
Adapun jumlah uang tebusan yang dibayarkan mencapai Rp110 triliun. Dari pencapaian itu, artinya baru deklarasi harta yang mencapai target, sementara untuk repatriasi dan uang tebusan masih di bawah target. Saat tax amnesty mulai diberlakukan Juli 2016 lalu, pemerintah menargetkan deklarasi harta mencapai Rp4.000 triliun, repatriasi Rp1.000 triliun, dan pembayaran uang tebusan Rp165 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap WP segera memanfaatkan program amnesti pajak. "Untuk strategi, kita masih sama seperti periode sebelumnya. Saya berharap WP yang belum menggunakan amnesti pajak, silakan menggunakannya,"kata Sri Mulyani.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta DJP terus menyosialisasikan amnesti pajak kepada masyarakat hingga program ini berakhir. Selain itu, Menkeu berjanji akan terus mengawasi komitmen repatriasi yang sejauh ini belum dilaporkan oleh WP. "Tujuan dia kan ingin mendapatkan rate (tarif) yang separuh. Kita monitor terus," ujarnya. (Rahmat Fiansyah)
Untuk itu, pemerintah mengimbau kepada wajib pajak (WP) untuk segera memanfaatkan program tersebut. Dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan hingga tadi malam mengungkap total peserta amnesti pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) baru mencapai 833.272 WP. Sedangkan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang menjadi cermin pembayaran tebusan mencapai 923.226.
Jelas angka tersebut jauh dibandingkan dengan potensi. Pasalnya, jumlah WP yang terdaftar sebanyak 32,8 juta, dengan 29,3 juta WP di antaranya wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Namun yang melaporkan SPT baru 12,6 juta WP dengan benar.
Sementara untuk total harta yang dideklarasikan mencapai Rp4.670 triliun. Harta tersebut berasal dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri mencapai Rp3.496 triliun dan untuk luar negeri Rp1.028 triliun. Sementara untuk repatriasi tercatat Rp146 triliun.
Adapun jumlah uang tebusan yang dibayarkan mencapai Rp110 triliun. Dari pencapaian itu, artinya baru deklarasi harta yang mencapai target, sementara untuk repatriasi dan uang tebusan masih di bawah target. Saat tax amnesty mulai diberlakukan Juli 2016 lalu, pemerintah menargetkan deklarasi harta mencapai Rp4.000 triliun, repatriasi Rp1.000 triliun, dan pembayaran uang tebusan Rp165 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap WP segera memanfaatkan program amnesti pajak. "Untuk strategi, kita masih sama seperti periode sebelumnya. Saya berharap WP yang belum menggunakan amnesti pajak, silakan menggunakannya,"kata Sri Mulyani.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta DJP terus menyosialisasikan amnesti pajak kepada masyarakat hingga program ini berakhir. Selain itu, Menkeu berjanji akan terus mengawasi komitmen repatriasi yang sejauh ini belum dilaporkan oleh WP. "Tujuan dia kan ingin mendapatkan rate (tarif) yang separuh. Kita monitor terus," ujarnya. (Rahmat Fiansyah)
(bbk)
Lihat Juga :
