Sawit Bukan Penyebab Deforestasi

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Yanto Santosa menegaskan bahwa sawit bukan sebagai penyebab deforestasi. Isu tersebut muncul karena terjadi perbedaan pendapat mengenai definisi deforestasi.

Dia mengungkapkan, Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) menyebutkan bahwa deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen ataupun sementara. Sementara di Indonesia, sawit hingga saat ini belum diakui sebagai hutan.

"‎Sampai hari ini sawit belum diakui sebagai hutan. Padahal luasannya sudah ratusan hektare. Jadi, kata kuncinya adalah tutupan. Buat FAO, itu deforestasi. Enggak peduli itu kawasan rakyat atau kawasan adat," katanya dalam acara Roundtable Discussion yang digelar KORAN SINDO dan SINDOnews bertajuk 'Benarkan Sawit Penyebab Deforestasi' di Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Sementara di Indonesia, lanjut dia, deforestasi diartikan sebagai perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. ‎Jadi, sawit tidak bisa diartikan sebagai penyebab deforestasi. Karena, 96,47% sawit yang ada sudah bukan lagi termasuk kawasan hutan.

"‎Jadi, dari segi status perundangan yang berlaku di Indonesia, kebun sawit bukan penyebab deforestasi," terang dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhapi) menilai, hasil voting parlemen Uni Eropa yang menyebutkan bahwa sawit menyebabkan deforestasi, degradasi habitat.

Termasuk, masalah hak azasi manusia, standar sosial yang tidak patut dan masalah tenaga kerja anak memukul pengusaha sawit di Indonesia. Sebab, hal tersebut bisa menyebabkan produk sawit Indonesia sulit masuk Eropa.

Ketua Umum Perhapi Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, meskipun hasil voting tersebut tidak sampai mematikan industri di dalam negeri, namun hal itu sedikit banyak akan memengaruhi industri sawit nasional. Produk sawit Indonesia akan dipandang jelek dan harus diawasi jika akan masuk Eropa.

"Kalau berlanjut (hasil voting) akan berpengaruh (terhadap industri sawit dalam negeri). Tapi tidak akan sampai mematikan. Mungkin belum sampai larangan, tapi voting seperti itu jelas tidak dapat dibiarkan," katanya saat dikonfirmasi SINDOnews di Jakarta beberapa waktu.

Menurutnya, pemerintah perlu turun tangan untuk mempromosikan dan mengomunikasikan terhadap konsumen sawit Indonesia di luar negeri bahwa produk sawit Indonesia tidak seperti yang dinyatakan parlemen Uni Eropa.

"Promosi dan komunikasi terus dilakukan, terutama dengan mitra dagang dan mereka yang sudah memakai produk sawit kita seperti European Palm Oil Allieance," ujar Bayu.