Pengadaan Lahan Jadi Hambatan Terbesar Bangun Infrastruktur
Pengadaan Lahan Jadi Hambatan Terbesar Bangun Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan guna pemerataan ekonomi, pemerintah kerap kali dihadapkan pada masalah pengadaan tanah. Hal ini bahkan menjadi hambatan besar dalam rencana proyek pembangunan pemerintah.
Darmin mengungkapkan, sampai saat ini, ada sekira 44% dari total hambatan yang dihadapi dalam pembangunan proyek infrastruktur terkendala di pengadaan lahan. "Kami banyak membangun infrastruktur, namun permasalahan di sini banyak. Salah satunya masalah lahan," ungkapnya, Selasa (4/4/2017).
"Bahkan lahan ini menyumbang 44% dari permasalahan yang ada. Tak hanya itu, turunannya pun banyak, yakni perencanaan dan penyediaan yang berlarut-larut 25%, keterbatasan pendanaan 17% dan perizinan 12%," sambungnya dalam acara Peluncuran skema pengadaan tanah untuk Proyek Strategi Nasional di Hotel Kempinski, Jakarta.
Lantaran banyaknya permasalahan tersebut, pemerintah pun akhirnya menitikberatkan masalah lahan sebagai prioritas utama untuk diselesaikan segera mengingat banyak infrastruktur yang harus dibangun dan diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan.
"Kami menekankan bahwa pembebasan lahan menjadi masalah terbesar. Selain dari realisasi pengadaan tanah yang mundur dari jadwal, apakah sengketa lahan atau lainnya, dan kebutuhan lahan yang sangat tinggi," lanjutnya.
Seperti diketahui, sesuai visi pemerintah untuk mewujudkan nawacita, dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan adanya penurunan biaya logistik dari 23,5% ke 19% dari PDB. Salah satu upaya yang diwujudkan yakni lewat pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalan arteri, jalur kereta api, pengembangan pelabuhan hingga pembangunan bandara baru.
Pembangunan juga didukung oleh penyediaan air bersih, listrik, dan penyediaan layanan broadband di seluruh Indonesia. Untuk mendukung percepatan proyek tersebut, dan memastikan adanya pemerataan pembangunan.
Darmin mengungkapkan, sampai saat ini, ada sekira 44% dari total hambatan yang dihadapi dalam pembangunan proyek infrastruktur terkendala di pengadaan lahan. "Kami banyak membangun infrastruktur, namun permasalahan di sini banyak. Salah satunya masalah lahan," ungkapnya, Selasa (4/4/2017).
"Bahkan lahan ini menyumbang 44% dari permasalahan yang ada. Tak hanya itu, turunannya pun banyak, yakni perencanaan dan penyediaan yang berlarut-larut 25%, keterbatasan pendanaan 17% dan perizinan 12%," sambungnya dalam acara Peluncuran skema pengadaan tanah untuk Proyek Strategi Nasional di Hotel Kempinski, Jakarta.
Lantaran banyaknya permasalahan tersebut, pemerintah pun akhirnya menitikberatkan masalah lahan sebagai prioritas utama untuk diselesaikan segera mengingat banyak infrastruktur yang harus dibangun dan diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan.
"Kami menekankan bahwa pembebasan lahan menjadi masalah terbesar. Selain dari realisasi pengadaan tanah yang mundur dari jadwal, apakah sengketa lahan atau lainnya, dan kebutuhan lahan yang sangat tinggi," lanjutnya.
Seperti diketahui, sesuai visi pemerintah untuk mewujudkan nawacita, dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan adanya penurunan biaya logistik dari 23,5% ke 19% dari PDB. Salah satu upaya yang diwujudkan yakni lewat pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalan arteri, jalur kereta api, pengembangan pelabuhan hingga pembangunan bandara baru.
Pembangunan juga didukung oleh penyediaan air bersih, listrik, dan penyediaan layanan broadband di seluruh Indonesia. Untuk mendukung percepatan proyek tersebut, dan memastikan adanya pemerataan pembangunan.
(akr)
Explore More