ESDM Sosialisasikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
ESDM Sosialisasikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mensosialisasikan Keputusan Menteri ESDM (Kepmen ESDM) Nomor 1415 K/20/MEM/2017 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2017-2026. Dalam RUPTL terbaru ini, target bauran energi untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) naik dari sebelumnya 19,6% menjadi 22,5% pada tahun 2025.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, revisi RUPTL juga menetapkan target terbaru infrastruktur ketenagalistrikan. Serta mengoptimalkan pemanfaatan energi setempat untuk pembangkitan tenaga listrik dan pemilihan teknologi yang lebih efisien sehingga dapat menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.
"Dalam RUPTL 2017-2026, jika digabung, pembangkit listrik dari energi air, panas bumi dan EBT lainnya diharapkan bisa mencapai bauran energi 22,5% pada 2025, hal ini sejalan dengan target di RUEN," katanya di Gedung Ditjen Kelistrikan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Sementara itu, lanjut Rida, pembangkit Batu bara di 2025 ditargetkan 50% dari total energi primer, gas 26% dan BBM diharapkan hanya kurang dari 0,5%. Sementara, target pembangunan jumlah pembangkit listrik dalam RUPTL 2017-2026 adalah sebesar 125GW di tahun 2025.
Pada tahun 2019 diharapkan pembangkit yang sudah beroperasi (Commercial Operation Date/COD) sebesar 70GW. "Tidak hanya pembangkit, RUPTL terbaru juga menetapkan target pembangunan transmisi dan gardu induk," imbuh dia.
Terkait pemanfaatan potensi energi primer per daerah, sambungnya, penggunaan jenis pembangkit di tiap wilayah disesuaikan dengan ketersediaan sumber energi setempat atau yang terdekat. Pemerintah fokus pada 'least cost basic energy', dengan mendorong semua daerah memakai energi dasar yang paling kompetitif.
"Misal di Sumatera Bagian Selatan, energi dasar dari batu bara masih besar sekali, sehingga didorong untuk membangun PLTU di Mulut Tambang," terangnya.
Dirjen EBTKE ini melanjutkan, RUPTL 2017-2026 juga mengatur pengutamaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang serta pembangunan PLT Gas di mulut sumur (well-head). Ini untuk mengurangi biaya pihak ketiga, seperti transportasi. Dengan demikian Biaya Pokok Produksi (BPP) Pembangkitannya lebih kompetitif sehingga harga listrik bisa terjangkau.
"PLTU kurang efisien jika dibangun di Papua dan Maluku karena biaya angkut batu bara yang mahal. Berbeda dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang kaya akan batu bara. Lebih baik di Papua dan Maluku bangun PLTG dan Kalimantan diperbanyak PLTU," paparnya.
Dia menambahkan, PLN diharapkan untuk membuat rencana zonasi pasokan gas untuk pembangkit baru. Sejalan dengan pemerintah, target pembangunan infrastruktur listrik PLN dalam RUPTL ini akan mengedepankan EBT.
PT PLN juga akan mengembangkan PLTU Mulut Tambang dengan target total kapasitas adalah sebesar 7.300MW. 1.600MW PLTU Mulut Tambang akan dibangun di Kalimantan. Sisanya akan dibangun di Sumatera.
"Pembangunan pembangkit PT PLN juga hingga tahun 2025 ditargetkan sebesar 77 GW, transmisi sebesar 67.422Kms dan gardu induk dengan target 164.170MVA," tandasnya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, revisi RUPTL juga menetapkan target terbaru infrastruktur ketenagalistrikan. Serta mengoptimalkan pemanfaatan energi setempat untuk pembangkitan tenaga listrik dan pemilihan teknologi yang lebih efisien sehingga dapat menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.
"Dalam RUPTL 2017-2026, jika digabung, pembangkit listrik dari energi air, panas bumi dan EBT lainnya diharapkan bisa mencapai bauran energi 22,5% pada 2025, hal ini sejalan dengan target di RUEN," katanya di Gedung Ditjen Kelistrikan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Sementara itu, lanjut Rida, pembangkit Batu bara di 2025 ditargetkan 50% dari total energi primer, gas 26% dan BBM diharapkan hanya kurang dari 0,5%. Sementara, target pembangunan jumlah pembangkit listrik dalam RUPTL 2017-2026 adalah sebesar 125GW di tahun 2025.
Pada tahun 2019 diharapkan pembangkit yang sudah beroperasi (Commercial Operation Date/COD) sebesar 70GW. "Tidak hanya pembangkit, RUPTL terbaru juga menetapkan target pembangunan transmisi dan gardu induk," imbuh dia.
Terkait pemanfaatan potensi energi primer per daerah, sambungnya, penggunaan jenis pembangkit di tiap wilayah disesuaikan dengan ketersediaan sumber energi setempat atau yang terdekat. Pemerintah fokus pada 'least cost basic energy', dengan mendorong semua daerah memakai energi dasar yang paling kompetitif.
"Misal di Sumatera Bagian Selatan, energi dasar dari batu bara masih besar sekali, sehingga didorong untuk membangun PLTU di Mulut Tambang," terangnya.
Dirjen EBTKE ini melanjutkan, RUPTL 2017-2026 juga mengatur pengutamaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang serta pembangunan PLT Gas di mulut sumur (well-head). Ini untuk mengurangi biaya pihak ketiga, seperti transportasi. Dengan demikian Biaya Pokok Produksi (BPP) Pembangkitannya lebih kompetitif sehingga harga listrik bisa terjangkau.
"PLTU kurang efisien jika dibangun di Papua dan Maluku karena biaya angkut batu bara yang mahal. Berbeda dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang kaya akan batu bara. Lebih baik di Papua dan Maluku bangun PLTG dan Kalimantan diperbanyak PLTU," paparnya.
Dia menambahkan, PLN diharapkan untuk membuat rencana zonasi pasokan gas untuk pembangkit baru. Sejalan dengan pemerintah, target pembangunan infrastruktur listrik PLN dalam RUPTL ini akan mengedepankan EBT.
PT PLN juga akan mengembangkan PLTU Mulut Tambang dengan target total kapasitas adalah sebesar 7.300MW. 1.600MW PLTU Mulut Tambang akan dibangun di Kalimantan. Sisanya akan dibangun di Sumatera.
"Pembangunan pembangkit PT PLN juga hingga tahun 2025 ditargetkan sebesar 77 GW, transmisi sebesar 67.422Kms dan gardu induk dengan target 164.170MVA," tandasnya.
(akr)
Explore More