Stok Pupuk di Pangandaran Masih Terkendali

PANGANDARAN - Stok pupuk untuk kebutuhan pertanian di Pangandaran terkendali. Dinas Pertanian mengusulkan kebutuhan pupuk melalui rencana definitif kelompok (RDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) agar dapat memenuhi kebutuhan pupuk yang dibutuhkan masyarakat.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tina Maryana mengatakan, pupuk yang beredar di masyarakat ada yang bersubsidi dan ada yang tidak bersubsidi.

"Kebutuhan pupuk di Kabupaten Pangandaran saat ini membutuhkan pasokan untuk 981 kelompok tani," kata Tina di Pangandaran, Senin (10/4/2017).

Menurutnya, rata-rata maksimal satu kelompok tani di Kabupaten Pangandaran beranggotakan 23 orang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pupuk di lapangan masih terkendali. "Agar masyarakat menikmati pupuk bersubsidi diharapkan untuk bergabung dengan kelompok tani," tambahnya.

Pupuk bersubsidi yang beredar di lapangan di antaranya pupuk urea dengan harga Rp1.800 per kilogram (kg), pupuk SP36 dengan harga Rp2000 per kg, pupuk ZA Rp1.400, pupuk NPK Rp2.300 per kg, dan pupuk organik Rp500 per kg.

"Jika masyarakat membeli pupuk nonsubsidi pupuk urea dengan harga Rp6.000 per kg, pupuk ZA Rp4.500 per kg, pupuk NPK Rp6.000 per kg, pupuk organik Rp1.300 per kg," jelas Tina.

Sementara, salah satu petani asal Dusun Ciokong, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih As Sugandi mengatakan, pemerintah daerah harus membuat regulasi praktik penyaluran kebutuhan pupuk untuk masyarakat.

"Kami mensinyalir pupuk bersubsidi banyak digunakan orang kaya dan pengusaha perkebunan juga masyarakat yang tidak terdaftar di kelompok tani," kata Sugandi.

Dengan banyaknya orang kaya dan pengusaha perkebunan juga masyarakat yang tidak terdaftar di kelompok tani penyaluran pupuk bersubsidi rawan terjadi penyimpangan.