RI Kelola Jasa Pemanduan Kapal di Selat Malaka Disambut Baik
Selasa, 11 April 2017 - 17:15 WIB
RI Kelola Jasa Pemanduan Kapal di Selat Malaka Disambut Baik
A
A
A
JAKARTA - Langkah pemerintah Indonesia mengelola jasa pemanduan kapal yang berlayar di Selat Malaka, dan pengelolaannya diserahkan ke PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) mendapatkan sambutan baik. Pasalnya jalur Selat Malaka-Selat Singapura, dengan panjang 550 mil laut, merupakan kawasan terpenting jalur laut di Kawasan Asia Tenggara.
Apalagi pemerintah bakal mendapatkan tambahan pemasukan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin menyambut baik hal tersebut, meski sebetulnya bukan pengambilalihan sebab perairan Selat Malaka sebagian besar berada di Indonesia.
"Di Perairan Selat Malaka itu kan memang Indonesia yang paling besar, wilayah kita yang lebih besar, bukan Malaysia maupun Singapura," terang Muhidin lewat keterangan resmi di Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Menurutnya, pemerintah harus bersatu dan bersama-sama menjaga dan mengamankan perairan Selat Malaka. Apalagi Selat Malaka merupakah jalur laut terpenting di Kawasan Asia Tenggara. Tingginya arus pelayaran kapal asing maupun domestik di Selat Malaka, menurut dia sudah seharusnya pula pemerintah tampil di depan mengatur lalu lintas kapal.
Salah satunya melalui jasa pemanduan terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut. "Pemanduan itu kan bisa menambah pemasukan bagi negara, Selat Malaka itu salah satu selat yang paling padat lalu lintas pelayarannya di dunia," jelas Muhidin.
Selain memberikan pemasukan bagi negara, anggota Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan bahwa perairan Selat Malaka sudah menyangkut kedaulatan bangsa. Jika selama ini dikuasai oleh Malaysia dan Singapura, ke depan harus dibawah kendali penuh pemerintah Indonesia. "Jika dikendalikan penuh itu bisa meminimalisir terjadinya tindak kejahatan disitu, jadi bukan semata nilai ekonomis," ucapnya.
Dia menambahkan, banyak potensi pemasukan bagi negara di perbatasan yang belum dimaksimalkan. Dicontohkan olehnya bagaimana semua jalur penerbangan di perbatasan masih di bawah kontrol negara tetangga Singapura. Karenanya ia menyambut baik upaya Kemenhub yang meresmikan jasa pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura kemarin.
"Negara ini berkepentingan disitu, pelan-pelan kita kuasai, ambil-alih. Jangan sampai udara yang sampai sekarang masih di monitor Singapura, lalu laut di perbatasan juga dikuasai mereka," paparnya
Sebagai informasi kemarin Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meresmikan pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura. Dia mengungkapkan proses pelayanan jasa pemanduan oleh pemerintah Indonesia ini melalui proses dan perjuangan yang cukup panjang.
Kemenhub mengkaji dan menginventarisir permasalahan yang selama ini dihadapi di Selat Malaka. Di meja perundingan dengan Malaysia dan Singapura, pemerintah mendudukkan permasalahan di Selat Malaka dari sisi hukum. Dua negara tetangga akhirnya 'kalah' di meja perundingan dan tidak bisa menyangkal jika Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Hari ini tidak terasa kita sudah mengambil-alih pekerjaan yang selama ini praktis tidak dikelola dengan baik. Padahal bidang ini sangat strategis dari segi kedaulatan indonesia, keamanan dan dari segi ekonomi. Dan saya pikir selayaknya kita lakukan kegiatan ini," kata Menhub.
Apalagi pemerintah bakal mendapatkan tambahan pemasukan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin menyambut baik hal tersebut, meski sebetulnya bukan pengambilalihan sebab perairan Selat Malaka sebagian besar berada di Indonesia.
"Di Perairan Selat Malaka itu kan memang Indonesia yang paling besar, wilayah kita yang lebih besar, bukan Malaysia maupun Singapura," terang Muhidin lewat keterangan resmi di Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Menurutnya, pemerintah harus bersatu dan bersama-sama menjaga dan mengamankan perairan Selat Malaka. Apalagi Selat Malaka merupakah jalur laut terpenting di Kawasan Asia Tenggara. Tingginya arus pelayaran kapal asing maupun domestik di Selat Malaka, menurut dia sudah seharusnya pula pemerintah tampil di depan mengatur lalu lintas kapal.
Salah satunya melalui jasa pemanduan terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut. "Pemanduan itu kan bisa menambah pemasukan bagi negara, Selat Malaka itu salah satu selat yang paling padat lalu lintas pelayarannya di dunia," jelas Muhidin.
Selain memberikan pemasukan bagi negara, anggota Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan bahwa perairan Selat Malaka sudah menyangkut kedaulatan bangsa. Jika selama ini dikuasai oleh Malaysia dan Singapura, ke depan harus dibawah kendali penuh pemerintah Indonesia. "Jika dikendalikan penuh itu bisa meminimalisir terjadinya tindak kejahatan disitu, jadi bukan semata nilai ekonomis," ucapnya.
Dia menambahkan, banyak potensi pemasukan bagi negara di perbatasan yang belum dimaksimalkan. Dicontohkan olehnya bagaimana semua jalur penerbangan di perbatasan masih di bawah kontrol negara tetangga Singapura. Karenanya ia menyambut baik upaya Kemenhub yang meresmikan jasa pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura kemarin.
"Negara ini berkepentingan disitu, pelan-pelan kita kuasai, ambil-alih. Jangan sampai udara yang sampai sekarang masih di monitor Singapura, lalu laut di perbatasan juga dikuasai mereka," paparnya
Sebagai informasi kemarin Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meresmikan pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura. Dia mengungkapkan proses pelayanan jasa pemanduan oleh pemerintah Indonesia ini melalui proses dan perjuangan yang cukup panjang.
Kemenhub mengkaji dan menginventarisir permasalahan yang selama ini dihadapi di Selat Malaka. Di meja perundingan dengan Malaysia dan Singapura, pemerintah mendudukkan permasalahan di Selat Malaka dari sisi hukum. Dua negara tetangga akhirnya 'kalah' di meja perundingan dan tidak bisa menyangkal jika Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Hari ini tidak terasa kita sudah mengambil-alih pekerjaan yang selama ini praktis tidak dikelola dengan baik. Padahal bidang ini sangat strategis dari segi kedaulatan indonesia, keamanan dan dari segi ekonomi. Dan saya pikir selayaknya kita lakukan kegiatan ini," kata Menhub.
(akr)
Lihat Juga :
