Menteri Jonan Ingin Penyaluran Subsidi Listrik Pakai Kartu
Kamis, 13 April 2017 - 14:25 WIB
Menteri Jonan Ingin Penyaluran Subsidi Listrik Pakai Kartu
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menginginkan agar subsidi listrik untuk pelanggan 400 voltampere (VA) dan sebagian pelanggan 900 VA, disalurkan lewat kartu keluarga sejahtera (KKS). Hal ini menyusul rencana pemerintah menyalurkan subsidi elpiji 3 kg lewat KKS mulai tahun depan.
Dia mengungkapkan, rencana menyalurkan subsidi listrik lewat kartu saat ini tengah dalam proses kajian. Baginya, penyaluran subsidi listrik lewat kartu jauh lebih mudah penerapannya ketimbang subsidi elpiji 3 kg lewat kartu.
"Untuk subsidi listrik misalnya, kita sudah bisa bicara. Mudah-mudahan bisa jalan. Lebih mudah karena ada meterannya. Listrik kan enggak bisa dibawa naik motor, kami sudah mulai bicara dengan PLN, bagaimana nanti di 2018 kita subsidi yang 450 VA, dan sebagian yang 900 VA itu subsidinya dimasukkan ke kartu," tuturnya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (13/4/2017).
Jadi, sambung mantan Menteri Perhubungan ini, PLN menjual listrik per kilowatt hour (kWh) di harga keekonomian. Namun, pemerintah memberikan subsidi untuk membeli listrik tersebut kepada masyarakat golongan tidak mampu lewat kartu.
"Jadi, PLN juga jual listriknya per kwh di harga yang harga sama (harga pasar) per kwh nya. Memang ada kelasnya. Datanya (masyarakat tidak mampu) nanti bisa diupdate dari TNP2K," imbuh dia.
Sejatinya, kata Jonan, perubahan skema penyaluran subsidi ini bukan semata untuk mengurangi subsidi jumlah penerima subsidi. Namun, semata agar pemerintah bisa berbuat adil untuk masyarakat.
"Tujuan pemerintah bukan semata mengurangi subsidi, tapi ini rasa kadilan. Kalau sebenarnya tidak pantas dapat subsidi tapi dapat subsidi, ini kan mengambil haknya orang lain," tuturnya.
Jonan menambahkan, penyaluran subsidi lewat kartu hanya bisa diterapkan untuk listrik dan elpiji semata. Untuk bahan bakar minyak (BBM), penyaluran subsidi tidak bisa menggunakan kartu mengingat penggunaannya oleh masyarakat tidak rutin seperti listrik dan elpiji.
"Kalau subsidi BBM kan yang hanya disubsidi itu dua, kerosene (minyak tanah) dan biosolar. Ini sulit karena orang pakainya tidak reguler. Kalau ini bisa dimasukkan, tunggu single ID card untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu mungkin bisa," terang dia.
Dia mengungkapkan, rencana menyalurkan subsidi listrik lewat kartu saat ini tengah dalam proses kajian. Baginya, penyaluran subsidi listrik lewat kartu jauh lebih mudah penerapannya ketimbang subsidi elpiji 3 kg lewat kartu.
"Untuk subsidi listrik misalnya, kita sudah bisa bicara. Mudah-mudahan bisa jalan. Lebih mudah karena ada meterannya. Listrik kan enggak bisa dibawa naik motor, kami sudah mulai bicara dengan PLN, bagaimana nanti di 2018 kita subsidi yang 450 VA, dan sebagian yang 900 VA itu subsidinya dimasukkan ke kartu," tuturnya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (13/4/2017).
Jadi, sambung mantan Menteri Perhubungan ini, PLN menjual listrik per kilowatt hour (kWh) di harga keekonomian. Namun, pemerintah memberikan subsidi untuk membeli listrik tersebut kepada masyarakat golongan tidak mampu lewat kartu.
"Jadi, PLN juga jual listriknya per kwh di harga yang harga sama (harga pasar) per kwh nya. Memang ada kelasnya. Datanya (masyarakat tidak mampu) nanti bisa diupdate dari TNP2K," imbuh dia.
Sejatinya, kata Jonan, perubahan skema penyaluran subsidi ini bukan semata untuk mengurangi subsidi jumlah penerima subsidi. Namun, semata agar pemerintah bisa berbuat adil untuk masyarakat.
"Tujuan pemerintah bukan semata mengurangi subsidi, tapi ini rasa kadilan. Kalau sebenarnya tidak pantas dapat subsidi tapi dapat subsidi, ini kan mengambil haknya orang lain," tuturnya.
Jonan menambahkan, penyaluran subsidi lewat kartu hanya bisa diterapkan untuk listrik dan elpiji semata. Untuk bahan bakar minyak (BBM), penyaluran subsidi tidak bisa menggunakan kartu mengingat penggunaannya oleh masyarakat tidak rutin seperti listrik dan elpiji.
"Kalau subsidi BBM kan yang hanya disubsidi itu dua, kerosene (minyak tanah) dan biosolar. Ini sulit karena orang pakainya tidak reguler. Kalau ini bisa dimasukkan, tunggu single ID card untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu mungkin bisa," terang dia.
(izz)
Lihat Juga :
