Jokowi Didesak Evaluasi Aturan Harga Listrik Energi Terbarukan

Senin, 17 April 2017 - 10:33 WIB
Jokowi Didesak Evaluasi Aturan Harga Listrik Energi Terbarukan
Jokowi Didesak Evaluasi Aturan Harga Listrik Energi Terbarukan
A A A
JAKARTA - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendesak pemerintah untuk mengevaluasi Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Kebijakan baru ini dinilai kontra produktif dengan pengembangan energi terbarukan.

Ketua Umum METI Surya Darma mengungkapkan, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang bersifat jangka panjang dan dapat memberikan kepastian bagi investor atau pengembang energi terbarukan.

Apalagi, lanjut dia, pengembangan energi terbarukan butuh waktu panjang. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) memerlukan waktu enam tahun, sedangkan pengembangan panas bumi memerlukan waktu 7-9 tahun mulai dari fase eksplorasi hingga mulai beroperasi.

"Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang bersifat jangka panjang yang dapat memberikan kepastian bagi pengembang," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/4/2017).

Terbitnya Permen ESDM No 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dinilai sebagai kebijakan yang bisa menghambat pengembangan energi terbarukan. Alasannya, penerapan tarif maksimal 85% dari biaya pokok produksi (BPP) sangat kontra produktif dengan pengembangan energi terbarukan.

Apalagi, pembatasan tarif sebesar 85% BPP juga pernah diberlakukan terhadap listrik panas bumi. Ketika itu, melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi. Namun, aturan ini tidak bisa diterapkan hingga akhirnya diganti dengan kebijakan baru.

Kini, dalam peraturan baru, pemerintah menetapkan patokan harga maksimal untuk listrik bukan hanya dari panas bumi, melainkan juga dari tenaga matahari, angin, air, biomassa, biogas, dan sampah. Kondisi seperti itu membuat para investor prihatin.

Keprihatinan investor karena ketidakjelasan pemerintah dalam menetapkan pembatasan tersebut. Selain kondisi yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain, besaran BPP akan selalu berubah dari waktu ke waktu.

Sementara, proses pengembangan energi terbarukan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. "Kami sudah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mengevaluasi Permen No 12/2017," paparnya.

Menurutnya, langkah METI ini mendapat dukungan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Bahkan, Kadin telah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau kembali peraturan yang ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 27 Januari 2017.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1446 seconds (10.55#12.26)