Sudah 19 Tahun, Rini Bingung Kementerian BUMN Birokrat atau Profesional
Selasa, 18 April 2017 - 10:43 WIB
Sudah 19 Tahun, Rini Bingung Kementerian BUMN Birokrat atau Profesional
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku hingga saat ini masih bingung fungsi Kementerian BUMN menjadi birokrat pemerintahan atau profesional bisnis. Padahal, Kementerian BUMN hari ini sudah merayakan hari jadinya yang ke-19.
Pada awal didirikan 19 tahun lalu, kata Rini, Kementerian BUMN ditugaskan menyatukan perusahaan pelat merah yang sebelumnya berada di bawah koordinasi kementerian teknis di masing-masing sektor. Namun, saat ini yang membingungkan baginya kementerian tersebut harus bertindak sebagai birokrat murni atau pebisnis secara profesional yang mencari keuntungan.
"Saya rasa waktu didirikan ini, Kementerian BUMN Menteri pertamanya Pak Tanri Abeng. Saya rasa beliau cukup jelas, tanggung jawabnya menyatukan BUMN yang tadinya di bawah kementerian teknis. Proses yang cukup berat tapi kembali kurang jelas sebenarnya Kementerian BUMN lebih bertindak ke birokrasi atau profesional korporasi," katanya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Kendati demikian, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini mengaku dirinya sejak awal diplot jadi orang nomor satu di Kementerian BUMN telah berbicara dengan Presiden Jokowi mengenai Kementerian BUMN di masa mendatang.
Dia berharap Kementerian BUMN dapat dikelola secara profesional, namun di saat yang sama juga harus bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah guna merealisasikan program-program pemerintah.
"BUMN harus bisa dikelola secara profesional tapi pada saat yang sama harus bisa jadi kepanjangan tangan pemerintah untuk mendorong pembangunan dan merealisasikan program pemerintah, yang lebih bisa dikalkulasi secara komersial," tandasnya.
Pada awal didirikan 19 tahun lalu, kata Rini, Kementerian BUMN ditugaskan menyatukan perusahaan pelat merah yang sebelumnya berada di bawah koordinasi kementerian teknis di masing-masing sektor. Namun, saat ini yang membingungkan baginya kementerian tersebut harus bertindak sebagai birokrat murni atau pebisnis secara profesional yang mencari keuntungan.
"Saya rasa waktu didirikan ini, Kementerian BUMN Menteri pertamanya Pak Tanri Abeng. Saya rasa beliau cukup jelas, tanggung jawabnya menyatukan BUMN yang tadinya di bawah kementerian teknis. Proses yang cukup berat tapi kembali kurang jelas sebenarnya Kementerian BUMN lebih bertindak ke birokrasi atau profesional korporasi," katanya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Kendati demikian, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini mengaku dirinya sejak awal diplot jadi orang nomor satu di Kementerian BUMN telah berbicara dengan Presiden Jokowi mengenai Kementerian BUMN di masa mendatang.
Dia berharap Kementerian BUMN dapat dikelola secara profesional, namun di saat yang sama juga harus bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah guna merealisasikan program-program pemerintah.
"BUMN harus bisa dikelola secara profesional tapi pada saat yang sama harus bisa jadi kepanjangan tangan pemerintah untuk mendorong pembangunan dan merealisasikan program pemerintah, yang lebih bisa dikalkulasi secara komersial," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
