Menko Darmin Anggap Wajar Ketimpangan di Ibu Kota
Rabu, 19 April 2017 - 15:05 WIB
Menko Darmin Anggap Wajar Ketimpangan di Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui apabila ketimpangan Jakarta memang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini menurutnya sangat wajar, lantaran DKI Jakarta merupakan kota besar yang banyak dihuni masyarakat.
Dia menerangkan masyarakat dari desa semuanya ingin ke Jakarta mengadu nasib. Akibatnya, bagi mereka yang tidak mampu bersaing di Ibu kota, justru malah akan menambah angka kemiskinan dan ketimpangan sosial kian melebar.
"Kenapa tinggi? Ya karena dia perkotaan. Makanya kita ada kebijakan pemerataan ekonomi," kata Darmin, Jakarta, Rabu (19/4/2017).
Menurut dia, pemerintah sudah merumuskan bagaimana desain kebijakan untuk membantu masyarakat miskin di perkotaan terutama masalah perumahan murah, yang terjangkau oleh mereka. "Nah itu di pinggir kota, dalam kota di stasiun kereta api, Kemayoran. Itu yang dibutuhkan sama mereka," imbuhnya.
Artinya, lanjutnya masyakarat miskin kota yang paling susah adalah mendapatkan rumah, dan di daerah yang susah adalah tanah. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa semua orang butuh rumah.
"Jadi harus desain kebijakan pengadaan rumah buat orang miskin, itu ada beberapa pilar. Harus ada penyediaan lahan yang murah, yang paling murah di mana? Yang punya wewenang yang tidak nyari untung, ada pembiayaan. Kalau itu sudah ada dua saja, itu sudah banyak yang bantu. Kalau pembiayaan saja, enggak akan membantu. Harus ada sinergi agraria, Pemda, PU dan keuangan," pungkasnya.
Dia menerangkan masyarakat dari desa semuanya ingin ke Jakarta mengadu nasib. Akibatnya, bagi mereka yang tidak mampu bersaing di Ibu kota, justru malah akan menambah angka kemiskinan dan ketimpangan sosial kian melebar.
"Kenapa tinggi? Ya karena dia perkotaan. Makanya kita ada kebijakan pemerataan ekonomi," kata Darmin, Jakarta, Rabu (19/4/2017).
Menurut dia, pemerintah sudah merumuskan bagaimana desain kebijakan untuk membantu masyarakat miskin di perkotaan terutama masalah perumahan murah, yang terjangkau oleh mereka. "Nah itu di pinggir kota, dalam kota di stasiun kereta api, Kemayoran. Itu yang dibutuhkan sama mereka," imbuhnya.
Artinya, lanjutnya masyakarat miskin kota yang paling susah adalah mendapatkan rumah, dan di daerah yang susah adalah tanah. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa semua orang butuh rumah.
"Jadi harus desain kebijakan pengadaan rumah buat orang miskin, itu ada beberapa pilar. Harus ada penyediaan lahan yang murah, yang paling murah di mana? Yang punya wewenang yang tidak nyari untung, ada pembiayaan. Kalau itu sudah ada dua saja, itu sudah banyak yang bantu. Kalau pembiayaan saja, enggak akan membantu. Harus ada sinergi agraria, Pemda, PU dan keuangan," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
