Menhub Sebut Pendanaan Proyek LRT Unik
Rabu, 19 April 2017 - 18:35 WIB
Menhub Sebut Pendanaan Proyek LRT Unik
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, pola pendanaan proyek Light Rail Transit (LRT) terbilang unik. Pemerintah memutuskan dananya diperoleh dari kombinasi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sindikasi perbankan.
Untuk pendanaan dari pemerintah yang terbilang unik karena tidak langsung diberikan ke korporasi penggarap LRT. Perusahaan itu lebih dulu harus melakukan sekuritisasi.
"Pemerintah buat LRT dengan cara pembiayaan beda dengan sebelumnya, dana pemerintah enggak langsung diberikan ke entitas korporasi. Lakukan sekuritisasi dengan jumlah sama, fungsi baik, ada korporasi sehat bisa lakukan itu," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (19/4/2017).
Menurutnya, LRT Jakarta jadi tolak ukur pembangunan proyek yang sama di daerah lain. Di antaranya di Sulawesi dan Kalimantan. "Kalau LRT Jakarta berhasil bisa di Sulawesi dan Kalimantan, bisa diberlakukan di tempat lain. Kalau bicara kereta api, LRT kewajiban negara," katanya.
Berulang kali Budi mengaku telah menyampaikan program pemerintah banyak sekali dan butuh dana besar. Sayangnya, negara hanya sanggup meng-cover 30%.
"Kita butuh dana swasta, swasta juga swasta asing. Kami sudah bicara Jepang, China, Eropa turut serta bangun infrastruktur ini," ujar dia.
Untuk pendanaan dari pemerintah yang terbilang unik karena tidak langsung diberikan ke korporasi penggarap LRT. Perusahaan itu lebih dulu harus melakukan sekuritisasi.
"Pemerintah buat LRT dengan cara pembiayaan beda dengan sebelumnya, dana pemerintah enggak langsung diberikan ke entitas korporasi. Lakukan sekuritisasi dengan jumlah sama, fungsi baik, ada korporasi sehat bisa lakukan itu," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (19/4/2017).
Menurutnya, LRT Jakarta jadi tolak ukur pembangunan proyek yang sama di daerah lain. Di antaranya di Sulawesi dan Kalimantan. "Kalau LRT Jakarta berhasil bisa di Sulawesi dan Kalimantan, bisa diberlakukan di tempat lain. Kalau bicara kereta api, LRT kewajiban negara," katanya.
Berulang kali Budi mengaku telah menyampaikan program pemerintah banyak sekali dan butuh dana besar. Sayangnya, negara hanya sanggup meng-cover 30%.
"Kita butuh dana swasta, swasta juga swasta asing. Kami sudah bicara Jepang, China, Eropa turut serta bangun infrastruktur ini," ujar dia.
(izz)
Lihat Juga :
