Mungkinkah KKS Jadi Cara Jitu Pemerintah Kontrol Subsidi
Senin, 24 April 2017 - 10:38 WIB
Mungkinkah KKS Jadi Cara Jitu Pemerintah Kontrol Subsidi
A
A
A
KARTU Keluarga Sejahtera (KKS) diharapkan akan jadi cara jitu pemerintah untuk mengontrol subsidi. Tapi diyakini implementasinya di tengah masyarakat tak semudah membalikkan telapak tangan.
Jika sebelumnya KKS hanya digunakan untuk menyalurkan dana bantuan sosial, ke depannya kartu itu juga akan bisa digunakan untuk membeli gas yang disubsidi pemerintah atau elpiji 3 kg. Hal ini pun sudah dikonkritkan setelah adanya nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Bank Indonesia (BI) belum lama ini.
Harapannya dari nota kesepahaman ini, gerakan non-tunai yang digagas BI bisa berjalan. Khusus untuk subsidi gas, sasaran yang dituju tepat. Hal terpenting yang diharapkan pemerintah adalah menekan biaya subsidi energi yang harus dikeluarkan pemerintah lewat Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah sendiri mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp77,3 triliun di dalam APBN 2017. Angka itu terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp32,3 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp45 triliun. Besaran subsidi BBM dan elpiji itu turun jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp43,7 triliun. Penurunan itu terjadi lantaran jumlah kepala keluarga penerima juga menurun dari 57 juta kepala keluarga menjadi 25,7 juta.
Ingin tahu selengkapnya mengenai bahasan soal KKS ini, simak di Majalah SINDO Weekly Edisi 8/VI/2017 yang terbit Senin (24/4/2017).
![Mungkinkah KKS Jadi Cara Jitu Pemerintah Kontrol Subsidi]()
Jika sebelumnya KKS hanya digunakan untuk menyalurkan dana bantuan sosial, ke depannya kartu itu juga akan bisa digunakan untuk membeli gas yang disubsidi pemerintah atau elpiji 3 kg. Hal ini pun sudah dikonkritkan setelah adanya nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Bank Indonesia (BI) belum lama ini.
Harapannya dari nota kesepahaman ini, gerakan non-tunai yang digagas BI bisa berjalan. Khusus untuk subsidi gas, sasaran yang dituju tepat. Hal terpenting yang diharapkan pemerintah adalah menekan biaya subsidi energi yang harus dikeluarkan pemerintah lewat Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah sendiri mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp77,3 triliun di dalam APBN 2017. Angka itu terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp32,3 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp45 triliun. Besaran subsidi BBM dan elpiji itu turun jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp43,7 triliun. Penurunan itu terjadi lantaran jumlah kepala keluarga penerima juga menurun dari 57 juta kepala keluarga menjadi 25,7 juta.
Ingin tahu selengkapnya mengenai bahasan soal KKS ini, simak di Majalah SINDO Weekly Edisi 8/VI/2017 yang terbit Senin (24/4/2017).
(bbk)
Lihat Juga :
