Indonesia Gandeng AS Ciptakan 500 Tenaga Pengadaan Profesional
Indonesia Gandeng AS Ciptakan 500 Tenaga Pengadaan Profesional
A
A
A
JAKARTA - Bappenas menargetkan Indonesia akan mempunyai 500 profesional untuk pengadaan di 2018. Mereka akan menjadi aset dan sekaligus agen perubahan untuk seluruh pengadaan di seluruh wilayah tanah air, dimana pemerintah menggandeng pemerintah AS dalam proyek tersebut
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan program tersebut bagian dari Program Hibah Compact Indonesia yang bernilai USD600 juta. Program tersebut mulai dilaksanakan sejak 2 April 2013 yang mencakup tiga proyek besar, yaitu Proyek Kemakmuran Hijau, Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting, dan Proyek Modernisasi Pengadaan.
“Saya berharap proyek modernisasi pengadaan akan mentransformasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi center of excellence baik di level nasional maupun regional,” ujar Bambang dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (29/4/2017).
Lebih lanjut dia mengapresiasi langkah pemerintah Amerika Serikat atas dukungan yang telah diberikan melalui program Compact ini. Hibah Compact menekankan pada ‘country-led solutions and implementation’ yang memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan pendekatan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada secara terpadu.
Pengelolaan Hibah Compact ini menggunakan sistem dana perwalian nasional yang merupakan hal baru dan pertama kali diterapkan dalam rangka mendukung program pembangunan. Sebagai hal baru, masih banyak hal yang perlu ditata dan disesuaikan untuk menyiapkan kelembagaan, regulasi, dan mekanisme yang diperlukan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Compact. Selama empat tahun berjalan, banyak proyek yang telah dilakukan oleh MCA-Indonesia.
“Sebut saja proyek modernisasi pengadaan, yang menghasilkan 100 staf dari pemerintah pusat dan daerah telah memperoleh sertifikat keterampilan pengadaan dan manajemen organisasi,” ujarnya.
Menurut Bambang, Hibah Compact akan selesai dalam waktu satu tahun lagi. Tidak banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas agar Compact dapat selesai dengan efektif. Untuk itu, dia meminta kepada Majelis Wali Amanat Hibah Compact, Tim kerja MCA-Indonesia dan Satuan Kerja Hibah MCC/Bappenas untuk terus bekerja keras agar dapat mencapai target-target yang telah ditentukan dan memastikan manfaat program dapat dirasakan.
“Berbagai pembelajaran yang diperoleh perlu didokumentasikan dengan baik supaya dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, praktisi, akademisi, serta masyarakat luas. Hubungan dengan para pemangku kepentingan perlu diperkuat agar model-model pembangunan yang dihasilkan dapat diadopsi dan direplikasi,” tutur Bambang.
Selain itu, perlu juga dipersiapkan desain dari ketiga proyek di bawahnya. Pembentukan Lembaga Wali Amanat yang mewadahi perwakilan berbagai unsur pemangku kepentingan, baik dari Pemerintah maupun non-Pemerintah, merupakan pembelajaran dan modal berharga bagi Pemerintah dalam meneruskan mekanisme serupa di masa mendatang.
Meskipun saat ini terdapat beberapa kegiatan Compact yang masih dalam tahap pelaksanaan, dia berharap kegiatan Compact dapat memberikan hasil dan manfaat lebih lanjut untuk masa mendatang.
Hal ini khususnya terkait beberapa isu strategis nasional seperti; penanganan terpadu lahan gambut, pengembangan dan pengelolaan energi terbarukan berbasis masyarakat, pelibatan dunia usaha dalam penyediaaan layanan dasar sanitasi, serta pengembangan kapasitas perangkat dan masyarakat desa dalam perencanaan dan penganggaran terkait upaya pencegahan stunting.
“Harapan akan keberhasilan program Compact Indonesia ini bukan hanya pada pencapaian yang sudah ada maupun yang akan dihasilkan pada tahun 2018, tetapi juga pada nilai strategis dari pembelajaran dan hasil nyata yang dapat dilanjutkan oleh Pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya," ujar Bambang.
Saat ini, pemerintah tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang mengangkat tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan". Dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,6 % pada tahun 2018, Pemerintah menetapkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas yang telah direncanakan baik dari sisi lokasi hingga sasaran tiap tingkatan kegiatan.
Dua proyek yang selama ini dikerjakan Compact (MCA-Indonesia) yaitu ‘Kemakmuran Hijau’ (Green Prosperity), utamanya energi baru terbarukan dan ‘Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat’ untuk mengurangi stunting, telah terintegrasi ke dalam program prioritas nasional. “Masuknya dua proyek tersebut menandakan keberhasilan MCA-Indonesia dan ke depan mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi,” paparnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan program tersebut bagian dari Program Hibah Compact Indonesia yang bernilai USD600 juta. Program tersebut mulai dilaksanakan sejak 2 April 2013 yang mencakup tiga proyek besar, yaitu Proyek Kemakmuran Hijau, Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting, dan Proyek Modernisasi Pengadaan.
“Saya berharap proyek modernisasi pengadaan akan mentransformasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi center of excellence baik di level nasional maupun regional,” ujar Bambang dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (29/4/2017).
Lebih lanjut dia mengapresiasi langkah pemerintah Amerika Serikat atas dukungan yang telah diberikan melalui program Compact ini. Hibah Compact menekankan pada ‘country-led solutions and implementation’ yang memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan pendekatan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada secara terpadu.
Pengelolaan Hibah Compact ini menggunakan sistem dana perwalian nasional yang merupakan hal baru dan pertama kali diterapkan dalam rangka mendukung program pembangunan. Sebagai hal baru, masih banyak hal yang perlu ditata dan disesuaikan untuk menyiapkan kelembagaan, regulasi, dan mekanisme yang diperlukan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Compact. Selama empat tahun berjalan, banyak proyek yang telah dilakukan oleh MCA-Indonesia.
“Sebut saja proyek modernisasi pengadaan, yang menghasilkan 100 staf dari pemerintah pusat dan daerah telah memperoleh sertifikat keterampilan pengadaan dan manajemen organisasi,” ujarnya.
Menurut Bambang, Hibah Compact akan selesai dalam waktu satu tahun lagi. Tidak banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas agar Compact dapat selesai dengan efektif. Untuk itu, dia meminta kepada Majelis Wali Amanat Hibah Compact, Tim kerja MCA-Indonesia dan Satuan Kerja Hibah MCC/Bappenas untuk terus bekerja keras agar dapat mencapai target-target yang telah ditentukan dan memastikan manfaat program dapat dirasakan.
“Berbagai pembelajaran yang diperoleh perlu didokumentasikan dengan baik supaya dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, praktisi, akademisi, serta masyarakat luas. Hubungan dengan para pemangku kepentingan perlu diperkuat agar model-model pembangunan yang dihasilkan dapat diadopsi dan direplikasi,” tutur Bambang.
Selain itu, perlu juga dipersiapkan desain dari ketiga proyek di bawahnya. Pembentukan Lembaga Wali Amanat yang mewadahi perwakilan berbagai unsur pemangku kepentingan, baik dari Pemerintah maupun non-Pemerintah, merupakan pembelajaran dan modal berharga bagi Pemerintah dalam meneruskan mekanisme serupa di masa mendatang.
Meskipun saat ini terdapat beberapa kegiatan Compact yang masih dalam tahap pelaksanaan, dia berharap kegiatan Compact dapat memberikan hasil dan manfaat lebih lanjut untuk masa mendatang.
Hal ini khususnya terkait beberapa isu strategis nasional seperti; penanganan terpadu lahan gambut, pengembangan dan pengelolaan energi terbarukan berbasis masyarakat, pelibatan dunia usaha dalam penyediaaan layanan dasar sanitasi, serta pengembangan kapasitas perangkat dan masyarakat desa dalam perencanaan dan penganggaran terkait upaya pencegahan stunting.
“Harapan akan keberhasilan program Compact Indonesia ini bukan hanya pada pencapaian yang sudah ada maupun yang akan dihasilkan pada tahun 2018, tetapi juga pada nilai strategis dari pembelajaran dan hasil nyata yang dapat dilanjutkan oleh Pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya," ujar Bambang.
Saat ini, pemerintah tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang mengangkat tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan". Dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,6 % pada tahun 2018, Pemerintah menetapkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas yang telah direncanakan baik dari sisi lokasi hingga sasaran tiap tingkatan kegiatan.
Dua proyek yang selama ini dikerjakan Compact (MCA-Indonesia) yaitu ‘Kemakmuran Hijau’ (Green Prosperity), utamanya energi baru terbarukan dan ‘Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat’ untuk mengurangi stunting, telah terintegrasi ke dalam program prioritas nasional. “Masuknya dua proyek tersebut menandakan keberhasilan MCA-Indonesia dan ke depan mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi,” paparnya.
(akr)
Explore More