Menteri Susi Minta Kebijakan Larangan Cantrang Tak Dipolitisasi

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta kebijakannya terkait larangan penggunaan cantrang (alat tangkap ikan), yang tercantum dalam Permen Kelautan dan Perikanan No 2/2015 tentang Larangan Tangkap Ikan dengan Alat yang Tidak Ramah Lingkungan tidak dipolitisasi.

(Baca Juga: Asing Ciptakan Roket, Jokowi Sindir Susi Soal Cantrang)

Sebab, keputusannya mengharamkan nelayan menggunakan cantrang saat menangkap ikan sudah ditetapkan sejak dua tahun lalu. KKP juga telah menyosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat sebelum larangan tersebut benar-benar diimplementasikan.

Menurutnya, masyarakat pada saat itu memahami dan menyetujui kebijakan mantan Bos Susi Air tersebut. "Yang saya sayangkan, kita sudah mengatur sedemikian rupa dan disosialisasikan ke masyarakat, masyarakat pun mengerti. Namun, tiba-tiba ada yang mempolitisasi, yang akhirnya membuat kita tidak move on," katanya di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Susi menilai, penggunaan cantrang atau pukat harimau untuk menangkap ikan bisa membuat ikan-ikan di laut punah. Nelayan sejati, kata dia, pasti akan menyetujui pendapatnya tersebut, karena penggunaan cantrang sangat berbahaya bagi biota laut Indonesia.

(Baca Juga: Menteri Susi Bolehkan Penggunaan Cantrang Sampai Akhir 2017)

"Bapak tanya sama nelayan yang benar, kalau cantrang itu apa tidak berbahaya. Pasti nelayan yang benar akan bilang itu merusak, bahkan Tanjung Siapi-api dulu disebut bandar nelayan, karena ikannya banyak. Dalam dua dekade habis karena pakai trole dan pukat harimau," imbuh dia.

Sebab itu, menteri yang dikenal dengan gaya nyentriknya ini berharap pihak-pihak yang menolak kebijakan tersebut untuk menghentikan polemik ini. Dia meminta kebijakan larangan cantrang tidak dijadikan komoditas politik oleh para elit.

"Saya memohon kepada petinggi, pejabat, parpol untuk tidak memakai urusan masa depan bangsa ini jadi komoditas politik," tuturnya.