Menteri Susi Marah Dituding Tidak Bisa Menjaga Situs Perang Dunia

Jum'at, 05 Mei 2017 - 15:29 WIB
Menteri Susi Marah Dituding...
Menteri Susi Marah Dituding Tidak Bisa Menjaga Situs Perang Dunia
A A A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku mendapat komplain dari pemerintah Belanda dan Australia, atas lenyapnya situs peninggalan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Mereka menuding Indonesia tidak bisa menjaga situs sejarah tersebut, hingga akhirnya peninggalan tersebut pun hilang.

Dia mengungkapkan, peninggalan Perang Dunia yang dimaksud adalah kapal-kapal yang tenggelam di wilayah Perairan Jawa. Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak bisa melindungi situs sejarah.

"Beberapa bulan sebelumnya sudah dikomplain dengan Australia dan Belanda akan hilangnya beberapa kapal yang tenggelam milik mereka di perairan Jawa. Kita dianggap negara yang tidak bisa melindungi situs, melindungi peninggalan berharga daripada sejarah Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang ada di wilayah perairan Indonesia," katanya di Gedung KKP, Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Menurutnya, tindakan pemerintah Australia dan Belanda tersebut sangat menjatuhkan martabat bangsa Indonesia. Seakan Indonesia tidak punya harga diri dalam pergaulan internasional. Padahal, Indonesia tidak pernah berniat untuk melenyapkan situs sejarah tersebut.

Baca: Berikut Lima Bangkai Kapal yang Dicuri Kapal China

"Kalau bangsa dianggap seperti itu, ya tidak punya gengsi dan martabat. Dalam pergaulan internasional, sangat penting negara kita dihormati dan disegani karena martabatnya dan nilai value kebangsaan, sejarah, dan tentu tindakan baik kita sebagai bangsa. Kita tidak mau lah, yang nyuri orang, yang dituduh kita," imbuh dia.

Oleh sebab itu, Susi menegaskan pihaknya akan terus memburu para pencuri situs-situs sejarah yang tersimpan di bawah laut. Tak ayal, tertangkapnya kapal MV Chuan Hong 68 yang menjarah bangkai kapal di Laut Natuna, Kepulauan Riau tidak akan diampuninya. Mantan Bos Susi Air ini akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum pidana.

"Jadi penegakan hukum harus kita lakukan. Upaya hukum harus dijalankan. Di situlah kita menjaga. Marine resources itu banyak, bukan cuma ikan di laut, tapi semua yang ada di laut itu resources kita, bisa ikan, minyak, gas, situs. Situs itu bisa jadi tempat resource pariwisata, orang diving. Indonesia itu sudah maju, kita bukan orang barbar dan kita bermartabat. Semua upaya kita lakukan," tandasnya.
(ven)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
KKP Segel Lahan Proyek...
KKP Segel Lahan Proyek Reklamasi di Batam
KKP Workshop Penyuluh...
KKP Workshop Penyuluh Perikanan untuk Kembangkan Informasi
Disrupsi Data Perikanan
Disrupsi Data Perikanan
Menteri KKP Kasih Bocoran...
Menteri KKP Kasih Bocoran 3 Potensi Investasi ke Pelaku Usaha
KKP Pertegas Komitmen...
KKP Pertegas Komitmen Perkuat Pengawasan pada Momentum Hari Internasional Anti IUU Fishing
Kadin Gelar Halalbihalal...
Kadin Gelar Halalbihalal dengan KKP, Bahas Tantangan Sektor Kelautan dan Perikanan
Berita Terkini
Lindungi Generasi Muda,...
Lindungi Generasi Muda, Sejumlah Elemen Dukung Standardisasi Kemasan Rokok
7 menit yang lalu
Mendag Busan Pastikan...
Mendag Busan Pastikan Harga MinyaKita Tak Jadi Naik
23 menit yang lalu
Semringah di Pembukaan,...
Semringah di Pembukaan, IHSG Sesi Siang Ambruk 1,25% ke 6.099
45 menit yang lalu
Perbandingan Harga BBM...
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo Energy dan BP per 22 Juni 2026
1 jam yang lalu
Pascapemadaman Listrik...
Pascapemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa, PLN Update Kondisi Perbaikan
1 jam yang lalu
Rosan Lapor Prabowo...
Rosan Lapor Prabowo soal Perampingan 258 BUMN, 300 Pelat Merah Lain Menyusul
3 jam yang lalu
Infografis
10 Radar Militer Terbaik...
10 Radar Militer Terbaik di Dunia, Sudah Teruji di Medan Perang
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved