Kelola Sektor Pertanian, Pemerintah Diminta Contoh Taiwan
Sabtu, 13 Mei 2017 - 20:14 WIB
Kelola Sektor Pertanian, Pemerintah Diminta Contoh Taiwan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak mampu mengoptimalkan sektor pertanian, perkebunan atau yang berkaitan dengan urusan pangan, dari hulu sampai ke hilir. Menurut Ketua Ikatan Alumi BPPT sekaligus Anggota Dewan Kehormatan Ikatan Alumni Program Habibie, Anton Adibroto jika hal ini dibiarkan bisa berbahaya untuk beberapa tahun ke depan.
Pasalnya terang dia akan semakin banyak orang yang meninggalkan desanya untuk hidup di kota. Perhatian pemerintah terhadap komoditas pertanian, hasil kebun dari petani dinilai masih kurang dimana pemerintah tidak berperan membeli hasil petani. Kondisi tersebut menurut Anton membuat keran impor komoditas Indonesia tinggi.
"Kita bisa kerjakan banyak, tinggal lihat kita harus mengawal dari hulu sampai hilir. Seperti contoh, Taiwan, masyarakatnya, yang tinggal di sana tinggal 7% di pedesaan, tapi desa itu dibikin produktif sama pemerintahnya," kata dia di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).
Di Taiwan, dia menceritakan bahwa para petani diminta untuk menanam bunga anggrek. Sedangkan petani lainnya, sudah dipos-poskan untuk menanam komoditas yang telah diputuskan oleh pemerintah. "Suruh nanam ini itu, sudah ditentuin, kebutuhannya apa. Nanti, kalau sudah panen, pemerintah yang ambil. Jadi sudah ada jaminan. Mereka tanam anggrek, dibeli sama pemerintah," katanya.
Dengan cara tersebut, dia menyakini niatan untuk tinggal di kota akan surut. Karena pemerintah memberikan jaminan hidup lebih baik untuk masyarakat di desa lewat membeli hasil panen, dengan harga yang lebih layak.
"Jadi ya ngapain lagi mereka harus tinggal di kota. Di desa saja sejahtera. Jadi, miss managementnya di sana. Kalau teknologi, kita sudah jago lah. Tapi begitu manage hulu sampai hilir, tidak ada jaminan. Sudah tanam, tapi enggak ada yang beli," pungkasnya.
Pasalnya terang dia akan semakin banyak orang yang meninggalkan desanya untuk hidup di kota. Perhatian pemerintah terhadap komoditas pertanian, hasil kebun dari petani dinilai masih kurang dimana pemerintah tidak berperan membeli hasil petani. Kondisi tersebut menurut Anton membuat keran impor komoditas Indonesia tinggi.
"Kita bisa kerjakan banyak, tinggal lihat kita harus mengawal dari hulu sampai hilir. Seperti contoh, Taiwan, masyarakatnya, yang tinggal di sana tinggal 7% di pedesaan, tapi desa itu dibikin produktif sama pemerintahnya," kata dia di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).
Di Taiwan, dia menceritakan bahwa para petani diminta untuk menanam bunga anggrek. Sedangkan petani lainnya, sudah dipos-poskan untuk menanam komoditas yang telah diputuskan oleh pemerintah. "Suruh nanam ini itu, sudah ditentuin, kebutuhannya apa. Nanti, kalau sudah panen, pemerintah yang ambil. Jadi sudah ada jaminan. Mereka tanam anggrek, dibeli sama pemerintah," katanya.
Dengan cara tersebut, dia menyakini niatan untuk tinggal di kota akan surut. Karena pemerintah memberikan jaminan hidup lebih baik untuk masyarakat di desa lewat membeli hasil panen, dengan harga yang lebih layak.
"Jadi ya ngapain lagi mereka harus tinggal di kota. Di desa saja sejahtera. Jadi, miss managementnya di sana. Kalau teknologi, kita sudah jago lah. Tapi begitu manage hulu sampai hilir, tidak ada jaminan. Sudah tanam, tapi enggak ada yang beli," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
