Petani Tembakau Ingatkan Pemerintah Tidak Aksesi FCTC

JAKARTA - Gerakan anti tembakau yang menyeru supaya pemerintah segera mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), mendapatkan peringatan dari DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).

Ketua DPN APTI Agus Parmuji menilai, gerakan anti tembakau yang dibiayai Bloomberg Initiative dan lembaga donor anti tembakau dunia memiliki kepentingan besar untuk mematikan sektor pertembakauan di Indonesia.

Agus juga mengingatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang keukeuh mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengaksesi FCTC dengan dalih Indonesia satu-satunya negara yang belum mengaksesi FCTC.

"Sikap Kemenkes itu telah melangkahi keputusan Presiden Jokowi bahwa pemerintah akan mengkaji terlebih dulu berbagai aspek sebelum memutuskan akan mengaksesi atau tidak FCTC," kata Agus dalam rilisnya, Minggu (14/5/2017).

Menurutnya, persoalan rokok dan tembakau tidak bisa dilihat dari satu aspek kesehatan. Ada banyak aspek yang terkandung di dalam industri hasil tembakau, mulai dari soal hak asasi manusia, petani, dan buruh pabrik hingga pedagang asongan yang harus dilindungi.

"Petani tembakau menyayangkan logika berfikir Kemenkes dan kelompok anti tembakau yang mendesak pemerintah segera menandatangani FCTC," terangnya.

Agus mewanti-wanti pemerintah tidak usah mengaksesi FCTC. Pasalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 sudah sepenuhnya mengadopsi isi FCTC. "Petani tembakau menolak keras FCTC. Jangan hanya melihat aspek kesehatan saja, namun memperhatikan kultur budaya petani. Kami para petani ingin berdaulat menanam tembakau," tegasnya.

Seperti diketahui, DPR saat ini sudah membentuk pansus RUU Pertembakauan. DPR tinggal mengagendakan pembahasan bersama Pemerintah. Agus menegaskan supaya kedua belah pihak segera mensahkan RUU Pertembakauan yang tujuannya melindungi sektor pertembakauan nasional.

Tanpa payung hukum kuat, kata Agus, sektor pertembakauan akan mati di negeri sendiri oleh masifnya kampanye gerakan anti tembakau. "Adanya itikad baik DPR dan pemerintah untuk mensahkan RUU Pertembakauan adalah momen pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan visi Nawa Cita yang ingin mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa," pungkas Agus.