Pencabutan Subsidi Listrik 900VA demi Papua Terang di 2019
Senin, 15 Mei 2017 - 19:32 WIB
Pencabutan Subsidi Listrik 900VA demi Papua Terang di 2019
A
A
A
JAKARTA - PT PLN (Persero) belum lama ini melakukan pencabutan subsidi listrik terhadap sebagian pelanggan 900 voltampere (VA) berkategori mampu. Langkah perseroan mencabut subsidi listrik untuk pelanggan tersebut bukan tanpa alasan. Hal ini demi menciptakan listrik yang berkeadilan.
(Baca Juga: Desa Tak Berlistrik Bertambah Jadi 3.214 )
Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati mengungkapkan, penghematan yang diperoleh PLN dari penerapan subsidi tepat sasaran sekitar Rp22 triliun. Penghematan tersebut nantinya akan diarahkan untuk melistriki wilayah Indonesia Timur yang belum berlistrik.
"Kalau lihat angka, dengan subsidi tepat sasaran anggaran subsidi dari tahun ke tahun berkurang. Itulah selisih itulah yang digunakan untuk anggaran itu. 2017 Rp22 triliun (penghematan dari subsidi). Jadi kita hitung betul, dan dengan dasar itulah kita buat perencanaan tahun ini berapa tahun depan berapa," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/5/2017).
Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk melistriki desa-desa tersebut pun tidak sedikit. Per tahunnya, PLN butuh sekitar RP1,8 triliun hingga Rp2,2 triliun untuk mewujudkan listrik berkeadilan tersebut.
"Anggaran yang kita perlukan kalau sebelumnya per tahun Rp300 miliar, ke depan butuh 1,8 - 2,2 trililun per tahun. Tapi tentu yang kita keluarkan lebih besar dari itu. Itu hanya sumber dana tambahan aja. Kalau investasi untuk Papua saja tahun ini Rp1,8 triliun," imbuh dia.
Oleh sebab itu, untuk masyarakat yang pendapatannya di atas 40% rata-rata diputuskan untuk ditarik subsidinya dan kemudian dialihkan untuk melistriki wilayah Papua, Maluku, dan sekitarnya. "Jadi listrik berkeadilan. Jadi subsidi yang tadinya dinikmati oleh yang punya penghasilan cukup, kita gunakan untuk yang masih gelap gulita. Jadi ini program kita. Ini satu pasang sebetulnya, subsidi tepat sasaran dan listrik berkeadilan," tandasnya.
(Baca Juga: Desa Tak Berlistrik Bertambah Jadi 3.214 )
Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati mengungkapkan, penghematan yang diperoleh PLN dari penerapan subsidi tepat sasaran sekitar Rp22 triliun. Penghematan tersebut nantinya akan diarahkan untuk melistriki wilayah Indonesia Timur yang belum berlistrik.
"Kalau lihat angka, dengan subsidi tepat sasaran anggaran subsidi dari tahun ke tahun berkurang. Itulah selisih itulah yang digunakan untuk anggaran itu. 2017 Rp22 triliun (penghematan dari subsidi). Jadi kita hitung betul, dan dengan dasar itulah kita buat perencanaan tahun ini berapa tahun depan berapa," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/5/2017).
Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk melistriki desa-desa tersebut pun tidak sedikit. Per tahunnya, PLN butuh sekitar RP1,8 triliun hingga Rp2,2 triliun untuk mewujudkan listrik berkeadilan tersebut.
"Anggaran yang kita perlukan kalau sebelumnya per tahun Rp300 miliar, ke depan butuh 1,8 - 2,2 trililun per tahun. Tapi tentu yang kita keluarkan lebih besar dari itu. Itu hanya sumber dana tambahan aja. Kalau investasi untuk Papua saja tahun ini Rp1,8 triliun," imbuh dia.
Oleh sebab itu, untuk masyarakat yang pendapatannya di atas 40% rata-rata diputuskan untuk ditarik subsidinya dan kemudian dialihkan untuk melistriki wilayah Papua, Maluku, dan sekitarnya. "Jadi listrik berkeadilan. Jadi subsidi yang tadinya dinikmati oleh yang punya penghasilan cukup, kita gunakan untuk yang masih gelap gulita. Jadi ini program kita. Ini satu pasang sebetulnya, subsidi tepat sasaran dan listrik berkeadilan," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
