Pemerintah Diminta Bikin Daftar Importir Nakal

JAKARTA - Pengamat Ekonomi Pertanian IPB Muhammad Firdaus mendorong pemerintah untuk lebih tegas menindak keberadaan spekulan pangan terutama di Jakarta. Dia menekankan bahwa mafia pangan tepatnya kartel atau pihak-pihak yang memanfaatkan keuntungan dari margin impor khususnya komoditas bawang putih memang benar adanya.

Oleh karena itu, dia menyarakankan pemerintah juga harus membuat sistem yang bagus terkait daftar nama-nama importir sehingga ketika mereka bermain curang bisa langsung ditindak. "Sebetulnya pemerintah sudah tegas, tetapi dengan adanya kejadian penimbunan bawang putih impor di sebuah gudang di Marunda kemarin, maka pemerintah harus tegas lagi," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

"Saya kira semua pihak harus berperan untuk mengawasi spekulan nakal ini, bukan cuma Kementerian Perdagangan (Kemendag) atau Pemprov DKI Jakarta, masyarakat juga bisa dilibatkan," sambung dia.

Sebelumnya, penggerebakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dilakukan di kawasan Marunda, Jakarta Utara yang berhasil menemukan penimbunan sekitar 182 ton bawang putih. Saat ini upaya pemerintah dalam menjamin stabilitas harga, terutama menjelang bulan puasa dan Lebaran, semakin gencar dilakukan.

Dari gudang tersebut diamankan pemilik gudang, pemilik barang, dan supir truk. Saat dilakukan pemeriksaan, pemilik gudang tidak bisa menunjukkan dokumen importasi yang lengkap.

Sementara itu, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat memastikan ketersediaan pangan selama ramadan dan lebaran untuk komoditas tertentu akan tercukupi seiring BUMD pangan di DKI selama ini telah menyimpan stok untuk dua bulan ke depan. Menurutnya, yang tengah menjadi pekerjaan rumah Pemprov DKI adalah menstabilkan harga bawang putih yang sempat bergejolak di masyarakat.

"Kemarin harga bawang putih Rp47.000 per kilogram, nanti dengan sinergi BUMD ini kami akan pastikan harga bisa tembus ke masyarakat Rp33.000 per kilogram," katanya.

Dalam upaya mencegah agar tidak terjadi lagi penimbunan bahan pangan, pengamat mendorong aparat untuk tidak segan-segan menghukum agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendorong agar pemerintah bisa mendekati kalangan pengusaha agar lima komoditas stategis antara lain gula, minyak goreng, daging, beras dan bawang putih bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang sesuai.

Pengacara Publik sekaligus Deputi Direktur Pembelaan HAM di ELSAM Andi Muttaqien, menilai kinerja pemerintah ini positif dan patut untuk diapresiasi. Tidak hanya mengapresiasi, ia juga mengungkapkan harapannya. “Saya sih berharap (pemerintah) bisa menangkap sampai pada pemain besarnya,” ungkapnya.