Pemerintah Gaet Australia dan Swiss Perkenalkan SOFIA
Senin, 22 Mei 2017 - 11:50 WIB
Pemerintah Gaet Australia dan Swiss Perkenalkan SOFIA
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Pemerintah Swiss meluncurkan hasil survei inklusi keuangan perdana di Indonesia melalui acara Launching Results of the Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) Indonesia.
Hasil survey ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pembuat kebijakan, pelaku industri keuangan, donor, akademisi, maupun organisasi pembangunan, mengenai perilaku sebagian masyarakat Indonesia dalam menggunakan layanan keuangan, seperti produk simpan pinjam, asuransi, transfer dan pembayaran.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, survey SOFIA telah dilakukan terhadap 20.000 responden di empat provinsi di timur Indonesia yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
"Penemuan terperinci dari SOFIA akan memberikan pemahaman yang lebih baik atas faktor-faktor yang mendorong penggunaan produk dan jasa keuangan di Indonesia, serta batasan yang dihadapi konsumer dalam mengakses layanan keuangan tersebut," kata Bambang di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (22/5/2017).
Survey ini, kata dia, tidak hanya penting bagi institusi keuangan dalam merancang produk komersial yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumer, hasil SOFIA juga vital bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pembangunan keuangan yang inklusif.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan InkIusi (SKNI), yang menargetkan sebesar 75% populasi dewasa harus dapat mengakses layanan keuangan formal pada 2019.
"Untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 75% pada 2019, pemerintah telah menyiapkan lima pilar pendukung, yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen," kata Bambang.
Untuk itu, informasi atas persepsi, sikap, dan perilaku keuangan orang Indonesia yang diperoleh dari SOFIA, menjadi krusial bagi kelima pilar ini untuk mewujudkan inklusi keuangan nasional.
"Karena tanpa adanya informasi dan analisis yang kredibel tentang kondisi keuangan masyarakat Indonesia, terutama yang belum tersentuh jasa perbankan, sulit dirancang pendekatan yang tepat sasaran," pungkasnya.
Hasil survey ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pembuat kebijakan, pelaku industri keuangan, donor, akademisi, maupun organisasi pembangunan, mengenai perilaku sebagian masyarakat Indonesia dalam menggunakan layanan keuangan, seperti produk simpan pinjam, asuransi, transfer dan pembayaran.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, survey SOFIA telah dilakukan terhadap 20.000 responden di empat provinsi di timur Indonesia yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
"Penemuan terperinci dari SOFIA akan memberikan pemahaman yang lebih baik atas faktor-faktor yang mendorong penggunaan produk dan jasa keuangan di Indonesia, serta batasan yang dihadapi konsumer dalam mengakses layanan keuangan tersebut," kata Bambang di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (22/5/2017).
Survey ini, kata dia, tidak hanya penting bagi institusi keuangan dalam merancang produk komersial yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumer, hasil SOFIA juga vital bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pembangunan keuangan yang inklusif.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan InkIusi (SKNI), yang menargetkan sebesar 75% populasi dewasa harus dapat mengakses layanan keuangan formal pada 2019.
"Untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 75% pada 2019, pemerintah telah menyiapkan lima pilar pendukung, yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen," kata Bambang.
Untuk itu, informasi atas persepsi, sikap, dan perilaku keuangan orang Indonesia yang diperoleh dari SOFIA, menjadi krusial bagi kelima pilar ini untuk mewujudkan inklusi keuangan nasional.
"Karena tanpa adanya informasi dan analisis yang kredibel tentang kondisi keuangan masyarakat Indonesia, terutama yang belum tersentuh jasa perbankan, sulit dirancang pendekatan yang tepat sasaran," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
