Pemerintah Sibuk Tingkatkan Inklusi Keuangan

JAKARTA - Pemerintah sedang gencar mengarahkan masyarakat pada sistem keuangan inklusif. Langkah ini diambil karena pemerintah sadar, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham tentang perbankan dan menabung di bank.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, pihaknya menyadari, ada banyak hambatan yang dimiliki masyarakat, hingga mereka tak tersentuh layanan perbankan.

"Kita harus akui banyak saudara kita yang pendapatannya tidak atau masih belum cukup untuk menabung, sehingga saat meluncurkan program-program tertentu yang kaitannya dengan bantuan pemeritah yang melalui voucher atau sistem perbankan, kita pelan-pelan budayakan kebiasaan menabungnya. Karena nanti dalam kartu itu dimungkinkan ada akun yang bisa ditabung," kata dia di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (22/5/2017)

Jadi, nanti seluruh uang yang ada di dalam kartu tersebut, bisa dialokasikan untuk menabung dan belanja kebutuhan mereka sehari-hari. Maka akan menutup kemungkinan untuk membeli kebutuhan yang bukan prioritas.

"Seluruh uang dalam kartu tersebut untuk membeli keperluan dasar, itu nanti bisa ditabung dan tetap untuk membeli hal lain yang produktif. Jadi tidak lagi untuk membeli hal yang tidak produktif," katanya.

Dengan pembelajaran menabung pelan-pelan, Bambang yakin mereka akan bisa menabung untuk seterusnya dan memperbaiki taraf hidupnya sendiri. Terutama untuk mendukung langkah tersebut yakni memperbaiki pendapatan terlebih dahulu.

"Caranya dengan bantuan itu tadi. Kalau pendapatannya sekian, kalau enggak ada bantuan pemerintah. Terus kalau ada bantuan pemerintah, dia akan naik (pendapatannya). Dengan bantuan pemerintah, pendapatannya naik, maka ada ruang untuk menabung," tutur Bambang.

Untuk tahun ini, pemerintah bakal mempercepat program untuk subsidi listrik, elpiji 3 kg dan beras agar bisa merata ke seluruh Indonesia hingga 2019. "Kita percepat bantuan pemerintah itu dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan yang 75%," ujar dia.