Bayar Tol Pakai Uang Non Tunai Bikin Transaksi Lebih Cepat

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Bank Indonesia (BI) melakukan kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas penggunaan transaksi non-tunai dengan aman, efisien, dan transparan untuk meningkatkan akses layanan keuangan.

Salah satu ruang lingkup kerja sama ini adalah mendukung gerakan nasional non tunai (GNNT) dalam pembayaran jalan tol untuk mewujudkan less cash society.

Kerja sama ini sejalan dengan program Kementerian PUPR untuk menerapkan pembayaran non-tunai melalui penggunaan uang elektronik untuk seluruh ruas tol di indonesia pada Oktober 2017.

Ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan pengguna tol khususnya berkaitan dengan kemudahan transaksi, kecepatan waktu bertransaksi, dan antisipasi terjadinya antrean kendaraan di gerbang tol.

"Dengan penandatanganan ini, saya berharap tugas kami di Kementerian PUPR akan lebih ringan dan lebih lancar," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Kesepakatan tersebut dikatakan Basuki menjadi salah satu langkah peningkatan penggunaan uang elektronik menuju transaksi tol tanpa henti (Multi Lane Free Flow/MLFF). Hingga Maret 2017, tingkat penggunaan uang elektronik di 35 ruas jalan tol baru mencapai 25%.

Sebelum diterapkannya pembayaran non-tunai secara menyeluruh, Kementerian PUPR, Bl, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dan perbankan akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi penggunaan uang elektronik di jalan tol.

Selain melakukan koordinasi dengan Bl, Kementerian PUPR melalui BPJT telah mengeluarkan perintah pelaksanaan transaksi non-tunai secara multibank di seluruh seluruh gardu tol.

Saat ini, BPJT tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri tentang sistem transportasi cerdas jalan tol. "Kami berharap bisa diayomi oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan salah satu tugas kami ikut kontribusi dalam program GNNT dan elektronifikasi pembayaran non tunai jalan tol," pungkasnya.