Industri Manufaktur dan Pengolahan Ikan Merosot
Industri Manufaktur dan Pengolahan Ikan Merosot
A
A
A
JAKARTA - Fenomena kesejahteraan nelayan yang rendah merupakan permasalahan yang masih terjadi sapai saat ini. Terutama nelayan tradisional, sehingga menghambat pembangunan subsektor perikanan khususnya perikanan tangkap.
Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir umumnya menempati strata paling rendah di banding masyarakat lainnya di darat. Padahal, Indonesia memiliki potensi perikanan terbesar di dunia sekitar 65 juta ton/tahun atau 23% dari total produksi yang baru termanfaatkan.
"Niat pemerintahan Jokowi-JK mengelola laut dan perikanan tidak serius, faktanya banyak pelaku usaha gulung tikar hanya karena kebijakan Susi Pudjiastuti dengan membuat banyak peraturan menteri secara ugal-ugalan, sehingga industri pengolahan ikan mayoritas tutup, industri manufaktur perikanan tutup juga," kata Ketua Umum Front Nelayan Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia, Rusdianto Samawa, Jakarta, Senin (5/6/2017).
Faktanya di lapangan, saat ini diberbagai daerah mengalami kesulitan pengembangan industri pengolahan dan berbagai produk kelautan dan perikanan. Kebanyakan sektor industri memilih impor bahan baku dengan kualitas yang tidak cukup baik.
"Faktor besar kegagalan perikanan karena kebijakan pemerintah tanpa ada pertimbangan secara matang konsep poros maritim untuk menegelola hasil laut dan perikanan. Hal ini pertanda pemerintah hanya memanfaatkan laut untuk mendatangkan keuntungan semata melalui peminjaman utang dan lain sebagainya," tuturnya.
Sementara, menurut data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 2017 bahwa sektor kelautan dan perikanan dalam pemetaannya tertinggal jauh untuk kurun waktu lima tahun belakangan maupun mendatang. Maka, ke depan perlu pemetaan yang konprehensif.
Roadmap pembangunan kelautan dan perikanan 2015-2019, berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan belum optimal. Di antaranya belum optimalnya produksi perikanan budidaya nasional (ikan dan rumput laut) dan produksi perikanan tangkap di ZEEI dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan.
Selain itu, belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan, belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi, belum optimalnya industri pengolahan perikanan, khususnya di kawasan Indonesia bagian timur.
Tidak hanya itu, belum optimalnya ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan, belum optimalnya pengawasan UU fishing, peningkatan kawasan konversi laut nasional, peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan, peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi, dan peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional.
Observasi dan penelitian dilakukan secara seksama diberbagai wilayah masyarakat pesisir, mulai dari Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, NTT, Maluku Utara, Manado, Bitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Makassar dan Aceh, tepatnya penelitian ini disetiap tempat pelelangan ikan (TPI).
Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir umumnya menempati strata paling rendah di banding masyarakat lainnya di darat. Padahal, Indonesia memiliki potensi perikanan terbesar di dunia sekitar 65 juta ton/tahun atau 23% dari total produksi yang baru termanfaatkan.
"Niat pemerintahan Jokowi-JK mengelola laut dan perikanan tidak serius, faktanya banyak pelaku usaha gulung tikar hanya karena kebijakan Susi Pudjiastuti dengan membuat banyak peraturan menteri secara ugal-ugalan, sehingga industri pengolahan ikan mayoritas tutup, industri manufaktur perikanan tutup juga," kata Ketua Umum Front Nelayan Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia, Rusdianto Samawa, Jakarta, Senin (5/6/2017).
Faktanya di lapangan, saat ini diberbagai daerah mengalami kesulitan pengembangan industri pengolahan dan berbagai produk kelautan dan perikanan. Kebanyakan sektor industri memilih impor bahan baku dengan kualitas yang tidak cukup baik.
"Faktor besar kegagalan perikanan karena kebijakan pemerintah tanpa ada pertimbangan secara matang konsep poros maritim untuk menegelola hasil laut dan perikanan. Hal ini pertanda pemerintah hanya memanfaatkan laut untuk mendatangkan keuntungan semata melalui peminjaman utang dan lain sebagainya," tuturnya.
Sementara, menurut data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 2017 bahwa sektor kelautan dan perikanan dalam pemetaannya tertinggal jauh untuk kurun waktu lima tahun belakangan maupun mendatang. Maka, ke depan perlu pemetaan yang konprehensif.
Roadmap pembangunan kelautan dan perikanan 2015-2019, berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan belum optimal. Di antaranya belum optimalnya produksi perikanan budidaya nasional (ikan dan rumput laut) dan produksi perikanan tangkap di ZEEI dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan.
Selain itu, belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan, belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi, belum optimalnya industri pengolahan perikanan, khususnya di kawasan Indonesia bagian timur.
Tidak hanya itu, belum optimalnya ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan, belum optimalnya pengawasan UU fishing, peningkatan kawasan konversi laut nasional, peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan, peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi, dan peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional.
Observasi dan penelitian dilakukan secara seksama diberbagai wilayah masyarakat pesisir, mulai dari Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, NTT, Maluku Utara, Manado, Bitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Makassar dan Aceh, tepatnya penelitian ini disetiap tempat pelelangan ikan (TPI).
(izz)
Explore More