Puan Minta Anggaran 2018 Naik Jadi Rp382,1 Miliar
Kamis, 08 Juni 2017 - 13:05 WIB
Puan Minta Anggaran 2018 Naik Jadi Rp382,1 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini menggelar rapat kerja empat Kementerian Koordinator pemerintah untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2018. Rapat ini dihadiri Menko Polhukam Wiranto dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.
Dalam rapat tersebut, Puan mengajukan, alokasi pagu indikatif dalam RAPBN 2018 sebesar Rp382,1 miliar. "Pagu indikatif yang diajukan di 2018 bertambah Rp560 juta atau naik 0,15% terhadap pagu indikatif di 2017," kata dia di Ruang Sidang Banggar, DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Dia menjelaskan, dengan pagu tersebut akan digunakan untuk dua fokus kerja di 2018. Pertama, untuk program dukungan manajemen sebesar Rp127,8 miliar dan kedua, koordinasi pengembangan kebijakan PMK sebesar Rp254,3 miliar.
Selain itu, Puan juga meminta izin untuk menambahkan alokasi anggaran pada program dukungan manajemen. Di mana dari alokasi semula Rp127,8 miliar, PMK mengusulkan untuk penyesuaian menjadi Rp150,73 miliar atau alokasi anggaran bertambah Rp22,9 miliar.
"Pagu indikatif ini perlu ditambah, karena ini untuk keperluan jumlah pegawai, gaji hingga penguatan sekertariat," ujarnya.
Selain itu, untuk program koordinasi kebijakan, yang semula alokasi anggaran disiapkan Rp254,3 miliar. PMK mengusulkan untuk mengurangi alokasi anggaran tersebut sebesar Rp22,9 miliar.
"Penyesuaian ini kita usulkan untuk mempertimbangkan efektiviitas dan rencana anggaran," terang Puan.
Dalam rapat tersebut, Puan mengajukan, alokasi pagu indikatif dalam RAPBN 2018 sebesar Rp382,1 miliar. "Pagu indikatif yang diajukan di 2018 bertambah Rp560 juta atau naik 0,15% terhadap pagu indikatif di 2017," kata dia di Ruang Sidang Banggar, DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Dia menjelaskan, dengan pagu tersebut akan digunakan untuk dua fokus kerja di 2018. Pertama, untuk program dukungan manajemen sebesar Rp127,8 miliar dan kedua, koordinasi pengembangan kebijakan PMK sebesar Rp254,3 miliar.
Selain itu, Puan juga meminta izin untuk menambahkan alokasi anggaran pada program dukungan manajemen. Di mana dari alokasi semula Rp127,8 miliar, PMK mengusulkan untuk penyesuaian menjadi Rp150,73 miliar atau alokasi anggaran bertambah Rp22,9 miliar.
"Pagu indikatif ini perlu ditambah, karena ini untuk keperluan jumlah pegawai, gaji hingga penguatan sekertariat," ujarnya.
Selain itu, untuk program koordinasi kebijakan, yang semula alokasi anggaran disiapkan Rp254,3 miliar. PMK mengusulkan untuk mengurangi alokasi anggaran tersebut sebesar Rp22,9 miliar.
"Penyesuaian ini kita usulkan untuk mempertimbangkan efektiviitas dan rencana anggaran," terang Puan.
(izz)
Lihat Juga :
