Misbakhun Minta Tim Ekonomi Wujudkan Janji Jokowi
Misbakhun Minta Tim Ekonomi Wujudkan Janji Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta tim ekonomi pemerintah harus bekerja keras mewujudkan semua janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye Presiden lalu. Di mana, pertumbuhan ekonomi dipatok pada angka kisaran 7%.
"Karena 2018 adalah tahun penting dan menjelang tahun politik pemilu 2019. Setiap keberhasilan di bidang ekonomi akan mempunyai pengaruh besar pada Pemilu 2019," kata Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2018 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).
Pihak pemerintah yang hadir pada rapat kerja hari ini, yakni Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Misbakhun pada raker itu meminta tim ekonomi mewujudkan keseimbangan primer 0 atau positif, mengingat saat ini pada kisaran angka -0,6 sampai -0,4. Hal ini supaya setiap utang yang dibuat pemerintah memang untuk membiayai pembangunan bukan hutang yang sebagian uang dipakai untuk menutup pembayaran cicilan utang.
Menurutnya, emerintah diminta serius dalam koordinasi dan melakukan langkah yang sungguh-sungguh untuk memperbesar peran pembiayaan Non APBN untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan program prioritas pembangunan yang dicanangkan Jokowi. Sehingga kelangsungan proyek infrastruktur tidak tergantung pada APBN yang penggunaannya makin terbatas.
Untuk itu, koordinasi dan kreativitas mencari sumber pendanaan Non APBN menjadi sangat penting karena saat ini proyek infrastruktur yang menjadi salah satu pendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi kita dan harus digali dari semua potensi sumber pendanaan.
"Karena range target pertumbuhan ekonomi antara 5,4%-6,1% pada RAPBN 2018 butuh sumber dana besar dan harus berasal dari semua sektor yang bisa menggerakkan ekonomi nasional," terang Misbakhun.
"Karena 2018 adalah tahun penting dan menjelang tahun politik pemilu 2019. Setiap keberhasilan di bidang ekonomi akan mempunyai pengaruh besar pada Pemilu 2019," kata Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2018 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).
Pihak pemerintah yang hadir pada rapat kerja hari ini, yakni Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Misbakhun pada raker itu meminta tim ekonomi mewujudkan keseimbangan primer 0 atau positif, mengingat saat ini pada kisaran angka -0,6 sampai -0,4. Hal ini supaya setiap utang yang dibuat pemerintah memang untuk membiayai pembangunan bukan hutang yang sebagian uang dipakai untuk menutup pembayaran cicilan utang.
Menurutnya, emerintah diminta serius dalam koordinasi dan melakukan langkah yang sungguh-sungguh untuk memperbesar peran pembiayaan Non APBN untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan program prioritas pembangunan yang dicanangkan Jokowi. Sehingga kelangsungan proyek infrastruktur tidak tergantung pada APBN yang penggunaannya makin terbatas.
Untuk itu, koordinasi dan kreativitas mencari sumber pendanaan Non APBN menjadi sangat penting karena saat ini proyek infrastruktur yang menjadi salah satu pendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi kita dan harus digali dari semua potensi sumber pendanaan.
"Karena range target pertumbuhan ekonomi antara 5,4%-6,1% pada RAPBN 2018 butuh sumber dana besar dan harus berasal dari semua sektor yang bisa menggerakkan ekonomi nasional," terang Misbakhun.
(izz)
Explore More