Dongkrak Dana Murah, Bank BTN Rangkul Mahkamah Agung
Kamis, 06 Juli 2017 - 12:48 WIB
Dongkrak Dana Murah, Bank BTN Rangkul Mahkamah Agung
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) pada semester II tahun ini terus memperluas kerja sama dengan sejumlah instansi termasuk lembaga tinggi negara dalam pemanfaatan jasa perbankan. Salah satunya dengan menggandeng Mahkamah Agung (MA).
Penandatanganan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) kedua pihak ini tentang pemanfaatan jasa dan layanan perbankan di lingkungan Mahkamah Agung. MoU ini ditandatangi Dirut Bank BTN Maryono dan Sekretaris Mahkamah Agung RI AS Pudjoharsoyo, disaksikan Ketua MA Hatta Ali, Bank BTN berkomitmen menyediakan sejumlah fasilitas perbankan yang dibutuhkan MA.
Fasilitas tersebut di antaranya manajemen pengelolaan kas (Cash Management System) untuk mempermudah transaksi keuangan secara online, fasilitas KPR Khusus, dan pemanfaatan program pengembangan operasional (PPO) yang berlaku untuk MA, Pengadilan Negari (PN), Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Tinggi (PT).
"Dengan fasilitas ini, kami berharap bisa mendukung MA dalam pengelolaan dana agar lebih akuntabel, transparan dan terpenting memudahkan pegawai MA, PN, PT maupun PA untuk mengakses KPR," kata Maryono dalam rilisnya, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Kerja sama dengan Mahkamah Agung diyakini Maryono dapat mendongkrak dana murah BTN karena potensi dana yang diperoleh tidak hanya dari dana gaji dan tunjangan kinerja pegawai, tapi juga dana lain seperti penempatan dana konsinyasi perkara, dana panjar perkara dan pengelolaan dana operasional.
"Saat ini baru 31 PN dari 957 Pengadilan di bawah MA yang sudah bekerja sama dengan Bank BTN dengan potensi penempatan dana konsinyasi perkara mencapai kurang lebih Rp1 triliun," jelas dia.
Menurutnya, jika seluruh Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi memanfaatkan fasilitas yang diberikan Bank BTN, maka potensi dana konsinyasi perkara yang bisa diraih bisa mencapai sekitar Rp5 triliun hingga Rp7 triliun.
Dana dari hasil kerja sama ini akan memupuk dana murah Bank BTN, terutama nilai giro. Adapun per Juni 2017, kontribusi giro terhadap DPK keseluruhan mencapai sekitar 27%, atau kedua terbesar setelah deposito. Kontribusi giro masih lebih tinggi dibandingkan tabungan yang hanya di rentang 20%-21% dari total DPK.
"Dilihat dari pertumbuhannya, giro tumbuh paling agresif sekitar 25%-26% per Juni 2017 dibanding periode sama tahun lalu," ujar Maryono.
Pertumbuhan giro yang pesat membuat Bank berkode saham BBTN ini berhasil mendongkrak DPK per Juni tahun ini tumbuh sebesar 18%-19% dibanding Juni 2016. Selain DPK, Bank BTN juga mengejar potensi pengucuran kredit, baik Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) maupun KPA dan kredit konsumsi lain seperti Kredit Agunan Rumah dan Kredit Tanpa Agunan.
Khusus untuk KPR, Bank BTN memberikan bunga kredit khusus dan biaya-biaya KPR yang lebih terjangkau bagi para pegawai di lingkungan Mahkamah Agung.
Dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan KPR bagi pegawai negeri, Bank BTN optimistis percepatan pencapaian program sejuta rumah bisa tereralisasi. Per Mei 2017, Bank BTN telah menyalurkan kredit untuk 337.309 unit rumah atau tercapai lebih dari 50% target 2017.
"Kami juga menjajaki peluang untuk menambah kantor cabang di lingkungan MA dan di beberapa pengadilan negeri yang tersebar di daerah," kata Maryono.
Penandatanganan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) kedua pihak ini tentang pemanfaatan jasa dan layanan perbankan di lingkungan Mahkamah Agung. MoU ini ditandatangi Dirut Bank BTN Maryono dan Sekretaris Mahkamah Agung RI AS Pudjoharsoyo, disaksikan Ketua MA Hatta Ali, Bank BTN berkomitmen menyediakan sejumlah fasilitas perbankan yang dibutuhkan MA.
Fasilitas tersebut di antaranya manajemen pengelolaan kas (Cash Management System) untuk mempermudah transaksi keuangan secara online, fasilitas KPR Khusus, dan pemanfaatan program pengembangan operasional (PPO) yang berlaku untuk MA, Pengadilan Negari (PN), Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Tinggi (PT).
"Dengan fasilitas ini, kami berharap bisa mendukung MA dalam pengelolaan dana agar lebih akuntabel, transparan dan terpenting memudahkan pegawai MA, PN, PT maupun PA untuk mengakses KPR," kata Maryono dalam rilisnya, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Kerja sama dengan Mahkamah Agung diyakini Maryono dapat mendongkrak dana murah BTN karena potensi dana yang diperoleh tidak hanya dari dana gaji dan tunjangan kinerja pegawai, tapi juga dana lain seperti penempatan dana konsinyasi perkara, dana panjar perkara dan pengelolaan dana operasional.
"Saat ini baru 31 PN dari 957 Pengadilan di bawah MA yang sudah bekerja sama dengan Bank BTN dengan potensi penempatan dana konsinyasi perkara mencapai kurang lebih Rp1 triliun," jelas dia.
Menurutnya, jika seluruh Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi memanfaatkan fasilitas yang diberikan Bank BTN, maka potensi dana konsinyasi perkara yang bisa diraih bisa mencapai sekitar Rp5 triliun hingga Rp7 triliun.
Dana dari hasil kerja sama ini akan memupuk dana murah Bank BTN, terutama nilai giro. Adapun per Juni 2017, kontribusi giro terhadap DPK keseluruhan mencapai sekitar 27%, atau kedua terbesar setelah deposito. Kontribusi giro masih lebih tinggi dibandingkan tabungan yang hanya di rentang 20%-21% dari total DPK.
"Dilihat dari pertumbuhannya, giro tumbuh paling agresif sekitar 25%-26% per Juni 2017 dibanding periode sama tahun lalu," ujar Maryono.
Pertumbuhan giro yang pesat membuat Bank berkode saham BBTN ini berhasil mendongkrak DPK per Juni tahun ini tumbuh sebesar 18%-19% dibanding Juni 2016. Selain DPK, Bank BTN juga mengejar potensi pengucuran kredit, baik Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) maupun KPA dan kredit konsumsi lain seperti Kredit Agunan Rumah dan Kredit Tanpa Agunan.
Khusus untuk KPR, Bank BTN memberikan bunga kredit khusus dan biaya-biaya KPR yang lebih terjangkau bagi para pegawai di lingkungan Mahkamah Agung.
Dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan KPR bagi pegawai negeri, Bank BTN optimistis percepatan pencapaian program sejuta rumah bisa tereralisasi. Per Mei 2017, Bank BTN telah menyalurkan kredit untuk 337.309 unit rumah atau tercapai lebih dari 50% target 2017.
"Kami juga menjajaki peluang untuk menambah kantor cabang di lingkungan MA dan di beberapa pengadilan negeri yang tersebar di daerah," kata Maryono.
(izz)
Lihat Juga :
